Makalah Korupsi - Diskusi, Artikel Korupsi,Makalah Anti Korupsi

Makalah Korupsi - Diskusi, Artikel Korupsi,Makalah Anti Korupsi. Contoh Makalah Diskusi Tentang Korupsi Dan Pertanyaan Serta Contohnya Meliputi Makalah, Artike, Dan Contoh Kasus Korupsi

Contoh Makalah Diskusi Tentang Korupsi Dan Pertanyaan Serta Contohnya - Makalah Dan Contoh Kasus Korupsi

Makalah Korupsi

Berisi perihal pola makalah perkara korupsi, kumpulan makalah korupsi, dan pertanyaan perihal korupsi.

Yang kami hormati saudara Faizal Idofi selaku pemakalah,
Hadirin peserta diskusi yang berbahagia
Assalamu’alaikumum wr.wb.
Teman – sahabat yang berbahagia, perkenalkan nama saya Muslim, saya disini akan menjadi pemimpin diskusi. pada hari ini kita akan berdiskusi perihal “KORUPSI”.  Banyak pejabat di negeri kita ini yang melaksanakan tindak korupsi, tidak hanya PNS melaikan pun DPR bahkan mahkamah konstitusi pun terlibat dalam tindak korupsi. Mereka memakan uang rakyat, tidak memperdulikan rakyat, menyengsarakan rakyat, mereka hanya memperkaya diri sendiri. Ketika mereka tertangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) , mereka seolah – olah tidak bersalah bahkan tidak malu. Selanjutnya, apa dampak negative dari tindakan korupsi tersebut ? untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir ditengah – tengah kita, saudara Faizal Idofi yang akan memberikan makalahnya yang berjudul dampak negative dari tindakan korupsi, sebelumnya saya akan memeperkenalkan terlebih dahulu.
Saudara Faizal idofi dilahirkan di Cirebon lima belas tahun yang lalu, ia ialah alumnus SDN 1 Lurah. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Lurah. Sekarang ia satu kelas dengan kita, yaitu IX  I  SMPN 1 Plumbon.
Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa ketentuan, yaitu :

1. Pemakalah hanya kami beri waktu 15 menit untuk membacakan makalahnya.
2. Ketika pembacaan makalah semua membisu dan memperhatikan seta tidak ada interupsi.
3. Pada ketika diskusi akan kami bagi menjadi 2 cermin, setiap cermin kami beri kesempatan bertanya kepada 3 orang penanya.
4. Sebelumnya yang ingin bertanya harap memeperkenalkan diri terlebih dahulu.

Demikianlah, aturan yang akan kita gunakan dalam diskusi hari ini. Kepada saudara Faizal Idofi dipersilahkan membacaka makalahnya.

Korupsi

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) ialah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak masuk akal dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan laba sepihak^[1].
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

• perbuatan melawan hukum,
• penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
• memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

• memberi atau mendapatkan hadiah atau janji (penyuapan),
• penggelapan dalam jabatan,
• pemerasan dalam jabatan,
• ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
• menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis ialah penyalahgunaan jabatan resmi untuk laba pribadi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan efek dan pinjaman untuk memberi dan mendapatkan pertolongan, hingga dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi ialah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana akal-akalan bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. korupsi sering memudahkan aktivitas kriminal ibarat penjualan narkotika, pembersihan uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja.
Kondisi yang mendukung munculnya korupsi

• Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab pribadi kepada rakyat, ibarat yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
• Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama".
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
• Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau gampang dibohongi yang gagal memperlihatkan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
• Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye".

Dampak negatif

Demokrasi
Korupsi mengambarkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di DPR mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah, lantaran pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan lantaran prestasi. Pada ketika yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi ibarat kepercayaan dan toleransi.
Ekonomi
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan menciptakan distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga lantaran kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos administrasi dalam perundingan dengan pejabat korup, dan risiko abolisi perjanjian atau lantaran penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang gres muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menimbulkan pejabat untuk menciptakan aturan-aturan gres dan kendala baru. Dimana korupsi menimbulkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang mempunyai koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.
Korupsi mengakibatkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang kesudahannya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
Kesejahteraan umum negara
Korupsi politis ada di banyak negara, dan memperlihatkan bahaya besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu pola lagi ialah bagaimana politikus menciptakan peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memperlihatkan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.
Bentuk-bentuk penyalahgunaan
Korupsi meliputi penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah ibarat penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan ibarat penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan.
Penyogokan: penyogok dan akseptor sogokan
Korupsi memerlukan dua pihak yang korup: pemberi sogokan (penyogok) dan akseptor sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan meliputi semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Negara-negara yang paling sering memperlihatkan sogokan pada umumnya tidak sama dengan negara-negara yang paling sering mendapatkan sogokan. Duabelas negara yang paling minim korupsinya, berdasarkan survey persepsi (anggapan perihal korupsi oleh rakyat) oleh Transparansi Internasional pada tahun 2001 ialah sebagai berikut:

• Australia
• Kanada
• Denmark
• Finlandia
• Islandia
• Luxemburg
• Belanda
• Selandia Baru
• Norwegia
• Singapura
• Swedia
• Swiss
• Israel

Menurut survei persepsi korupsi , tigabelas negara yang paling korup adalah:

• Azerbaijan
• Bangladesh
• Bolivia
• Kamerun
• Indonesia
• Irak
• Kenya
• Nigeria
• Pakistan
• Rusia
• Tanzania
• Uganda
• Ukraina

Sumbangan kampanye dan "uang haram"
Di arena politik, sangatlah sulit untuk membuktikan korupsi, namun lebih sulit lagi untuk membuktikan ketidakadaannya. Maka dari itu, sering banyak ada informasi menyangkut politisi.
Politisi terjebak di posisi lemah lantaran keperluan mereka untuk meminta sumbangan keuangan untuk kampanye mereka. Sering mereka terlihat untuk bertindak hanya demi laba mereka yang telah menyumbangkan uang, yang kesudahannya menimbulkan munculnya tuduhan korupsi politis.
Tuduhan korupsi sebagai alat politik
Sering terjadi di mana politisi mencari cara untuk mencoreng lawan mereka dengan tuduhan korupsi. Di Republik Rakyat Tiongkok, fenomena ini dipakai oleh Zhu Rongji, dan yang terakhir, oleh Hu Jintao untuk melemahkan lawan-lawan politik mereka.
Mengukur korupsi
Mengukur korupsi - dalam artian statistik, untuk membandingkan beberapa negara, secara alami ialah tidak sederhana, lantaran para pelakunya pada umumnya ingin bersembunyi. Transparansi Internasional, LSM terkemuka di bidang anti korupsi, menyediakan tiga tolok ukur, yang diterbitkan setiap tahun: Indeks Persepsi Korupsi (berdasarkan dari pendapat para jago perihal seberapa korup negara-negara ini); Barometer Korupsi Global (berdasarkan survei pandangan rakyat terhadap persepsi dan pengalaman mereka dengan korupsi); dan Survei Pemberi Sogok, yang melihat seberapa rela perusahaan-perusahaan absurd memperlihatkan sogok. Transparansi Internasional juga menerbitkan Laporan Korupsi Global; edisi tahun 2004 berfokus kepada korupsi politis. Bank Dunia mengumpulkan sejumlah data perihal korupsi, termasuk sejumlah Indikator Kepemerintahan.
Itulah Artikel makalah perihal korupsi
Hadirin yang kami hormati, demikianlah pembacaan makalah yang disampaikan oleh saudara Faizal Idofi. Selanjutnya, kita memasuki sesi Tanya jawab termin 1, kepada 3 orang penanya. disilahkan kepada para peserta untuk bertanya, memperlihatkan sanggahan, pendapat dan kritikan. Untuk saudara Muh. Ali Imron, pertanyaan yang disampaikan oleh peserta diskusi harap ditulis.

Pertanyaan perihal korupsi dan pertanyaan perihal korupsi yang paling sulit dijawab
Dede Febriyanto

1. Mengapa para pejabat melaksanakan tindakan korupsi, apakah meraka tahu dampak negative yang apabila mereka melaksanakan tindakan korupsi ?

Jawab:

1. Saudara yang saya hormati, lantaran penyebabnya mereka ingin memperkaya diri sendiri dengan waktu yang cepat tanpa memperdulikan orang lain. Ya, mereka tahu dampak negative yang akan timbul apabila mereka melaksanakan tindakan korupsi tetapi mereka berpura – pura tidak tahu, mereka berpura – pura bodoh, bahkan mereka ibarat tidak merasa bersalah ketika mereka tertangkap oleh KPK.

2. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan tadi bahwa tindakan korupsi disebabkan oleh diri sendiri bukannya lingkungan juga ikut mempengaruhi tindakan korupsi ? mungkin diantara penjabat yang melaksanakan korupsi ada yang hanya sekedar ikut-ikutan teman-temannya yang melaksanakan tindakan korupsi.

3. Pendapat yang anda sampaikan ada benarnya juga bahwa korupsi disebabkan oleh pengaruhnya lingkungan, namun perlu anda tahu seburuk apapun itu lingkungan yang ada, jikalau ada perilaku dan dorongan yang berpengaruh pada diri sendiri untuk tidak melaksanakan tindakan korupsi sepertinya kendala itu bisa diatasi. “jangan pernah terpengaruh oleh lingkungan tetapi pengaruhilah lingkungan tersebut”.

Hadirin yang berbahagia, demikianlah program diksusi pada hari ini, sebelum diskusi ini ditutup perkenankanlah saya untuk membacalan kesimpulan dari diskusi ini.

1. Bahwa tindakan korupsi ialah tindakan yang negative.
2. Tindakan korupsi harus diberantas hingga akar-akarnya.
3. Tindakan korupsi merupakan penhancur Negara.

Saya Muslim selaku moderator mengucapkan terimakasih kepada saudara faizal Idofi dan peserta diskusi yag berperan aktif dalam bertanya. Terimakasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata billahi taufik walidayyah

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Mohon maaf saya beum bisa menampikan makalah perihal korupsi doc

Terimakasih atas kunjungannya dan telah membaca artikel ini

Sumber http://pelajaransekolahdi.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: