√ Analisa Amatir: Bagaimana Mengalahkan Ahok?

Lawan Ahok di Pilkada Gubernur DKI Jakarta gres akan dilangsungkan pada bulan Februari 2017 namun gema-nya sudah terasa dari sekarang. Tercatat dikala ini sudah ada 3 tokoh utama yang bakal bertarung memperebutkan DKI 1 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Yusril Ihza Mahendra dan Sandiaga Uno. Dari ketiga nama tersebut hanya Ahok yang telah resmi dan siap menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017 dengan jalur independen dan didukung oleh partai Nasdem dan Hanura (per bulan April 2016).

Berdasarkan data dan hasil survey yang di rilis oleh Charta Politika mengambarkan kecenderungan bahwa calon dari incumben masih memimpin dalam perolehan bunyi baik dari tingkat popularitas maupun tingkat elektabilitas. Berikut data infografis survey Charta Politika per tanggal 30 Maret 2016:

Dari infografis diatas harus dibedakan juga antara Tingkat Popularitas dan Tingkat Elektabilitas lantaran yang menentukan seseorang terpilih di pemilihan pribadi ialah tingkat elektabilitas sedangkan tingkat popularitas hanya indikator bahwa seseorang tersebut “dikenal” oleh para pemilih.

Berdasarkan Tingkat Elektabilitas sanggup terbaca ada “gap” yang sangat jauh sekali antara Ahok dan para penantangnya, tak kurang terjadi 41% selisih elektabilitas antara Ahok dan Yusril. Andai saja Pilkada DKI Jakarta dilakukan pada hari ketika survey tersebut dilaksakan maka terang terlihat Ahok akan menang mutlak. Namun lantaran Pilkada DKI gres akan dilaksanakan sekitar 10 bulan lagi tentu saja konstelasi persentase elektabilitas Ahok akan berubah secara dinamis naik turun. Dalam dunia politik 10 bulan ialah waktu yang sedikit banyak cukup untuk mengubah arah permainan politik. Satu isu kontroversi saja yang berhasil dihembuskan oleh lawan politik maka akan besar lengan berkuasa terhadap perolahan persentase para calon.

Kemudian bagaimana caranya semoga para lawan Ahok di Pilkada nanti sanggup memperoleh bunyi yang signifikan? Jawabannya tentu saja memanfaatkan kelemahan “utama” Ahok. Sama mirip insan normal lainnya Ahok niscaya mempunyai kelemahan yang belum “terekspose” dengan maksimal oleh lawan politiknya. Sejauh ini saya melihat setidaknya ada 3 kelemahan Ahok diantaranya:

• 
  

  Mayoritas Calon Pemilih Ahok Adalah Masyarakat Menengah Ke Atas

  
  

Sudah menjadi diam-diam umum bahwa Ahok didukung oleh secara umum dikuasai masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan lebih baik, tingkat ekonomi yang cukup kuat, melek teknologi, berpikiran terbuka dan bisa mendapatkan perbedaan sebagai sebuah pemersatu rakyat. Mereka inilah yang tidak terkukung oleh dogma-dogma konservatif mirip perbedaan agama misalnya. Apa yang digambarkan dan diwakilkan oleh komunitas Teman Ahok sudah sanggup merangkum semua keberagaman pendukung Ahok.

Puluhan WNI Hadiri Deklarasi Teman Ahok Jerman https://t.co/WWBNVQm26n pic.twitter.com/lsEmeeapNC

— METRO TV (@Metro_TV) April 10, 2016

Suasana Booth TemanAhok di Emporium. pic.twitter.com/2LyGw4Ur6w

— Teman Ahok (@temanAhok) April 8, 2016

Ciri tipikal pemilih kategori ini ialah mereka telah menentukan pilihan sebelum Pilkada 2017 nanti dan bahkan Teman Ahok telah berhasil mengumpulkan 532.000 KTP dukungan untuk pasangan Ahok – Heru. Jumlah ini telah memenuhi syarat minimal pengumpulan KTP untuk calon independen yang ditetapkan oleh KPUD Jakarta. Kalau saja semuanya itu sanggup dikonversikan menjadi bunyi semua maka akan sangat sulit bagi lawan Ahok untuk sanggup bertarung di Pilkada tanpa adanya usaha tambahan.

Oleh alasannya ialah itu cara yang paling rasional dilakukan oleh lawan Ahok ialah “memanfaatkan” kehadiran masyarakat golongan “kurang mampu” di Jakarta yang mungkin selama ini selalu menjadi korban dari kebijakan Ahok. Data dari BPS Provinsi DKI Jakarta per bulan Maret 2015 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sekitar 398.000 ribu jiwa (3,93%).

Analisa dari kelompok masyarakat ini ialah mereka belum terlalu melek politik dan tidak dekat dengan kemajuan teknologi informasi sehingga arus informasi tidak banyak terserap. Tak jarang kelompok ini gampang untuk dipengaruhi dan belum menentukan pilihan calon Gubernur hingga detik-detik terakhir pemilihan. Menurut saya celah inilah yang harus diambil olehh para calon untuk meraup santunan dengan cara menjadi bab dari mereka, terjun pribadi ke lapangan dan menjadi perwakilan mereka untuk menghadapi kebijakan-kebijakan Pemprov DKI yang cenderung tidak terkenal di masyarakat bawah. Tipikal lainnya dari kelompok ini ialah mereka mempunyai ikatan yang kuat bukan ikatan “dunia maya”. Selanjutnya calon lawan Ahok harus bisa mengakomodasi mereka dalam hal manajemen kependudukan, misalkan memastikan mereka mendapatkan KTP/KK sehingga sanggup memperlihatkan bunyi di pemilihan mendatang. Jika saja ini sanggup dilakukan oleh para calon lawan Ahok dan angka tersebut sanggup dikonversikan semuanya maka Ahok akan mendapatkan penantang yang serius.

• 
  

  Kasus Sumber Waras Dan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

  
  

Kelemahan Ahok yang kedua ialah masalah dugaan korupsi yang walaupun hingga kini belum ada indikasi keterlibatan Ahok namun telah dipakai sebagai senjata oleh lawan Ahok untuk bertarung di Pilkada DKI nanti. Ya memang harus saya akui bahwa masalah Sumber Waras ini ialah masalah yang kontroversial dan “mungkin” sarat muatan politis. Kasus berawal dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI sehabis menerima audit dari BPK Provinsi yang menyampaikan bahwa ada kerugian negara sebesar kurang lebih 191 Milyar atas pembelian tanah RS Sumber Waras lantaran perbedaan nilai NJOP. Saya tidak ingin masuk lebih detail mengenai masalah ini lantaran untuk dikala ini masalah Sumber Waras sedang dalam tahap penyelidikan oleh KPK.

Apa yang sanggup kita pelajari mengenai masalah Sumber Waras ini dalam hubungannya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017? Di Indonesia dikala ini jikalau ada seorang pemimpin yang “terlewat” higienis baik dari sisi kerja atau pribadi dan sulit untuk diajak “kongkalikong” maka isu “korupsi” lah yang selalu menjadi kerikil sandungan begitupun dengan Ahok. KPK telah meyelidiki masalah ini semenjak bulan Agustus 2015 dan hingga kini KPK belum menemukan adanya indikasi korupsi yang dilakukan oleh Ahok walaupun berbagai lawan politik Ahok yang menginginkan KPK segera memutuskan Ahok sebagai tersangka.

Komoditas jualan korupsi inilah yang sesungguhnya bisa menjadi kerikil sandungan utama Ahok nantinya lantaran kalau saja KPK berhasil mencium indikasi perbuatan melawan aturan (korupsi) Ahok maka semua usaha dan usaha yang dilakukan oleh Ahok dan relawan Teman Ahok akan runtuh dan sia-sia. Cara ini akan sangat disukai oleh lawan Ahok lantaran mereka tidak perlu lagi membuang “uang politis” dan tenaga untuk kampanye lantaran dengan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka maka secara otomatis reputasi di Pilkada tidak ada artinya dan pemilih niscaya kan beralih kepada calon Gubernur lainnya yang mereka anggap bersih.

Citra Ahok sebagai politisi yang higienis dan anti korupsi harus tetap dijaga walaupun terpaan isu dugaan korupsi Sumber Waras ini sangat kuat sekali terjangannya. Sekali Ahok “lulus” dari cobaan dugaan korupsi Sumber Waras maka tak pelak lagi senjata lawan Ahok akan habis menyerupai “berperang tanpa memegang senjata”.

Seakan tak putus angin ribut menerpa kini Ahok kembali diterpa isu atas izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang melibatkan Ahok dengan pengembang property terkemuka di Indonesia. Senjata dari lawan Ahok tampaknya tak habis kali ini walaupun “aktor” utama dari masalah izin reklamsi Pantai Utara Jakarta ini ialah anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi yang terkena Operasi Tangkap Tangan KPK. Dan anehnya walaupun yang ditangkap tangan ialah anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang selama ini sangat bersebarangan dengan Ahok yang disalahkan dan banyak dibicarakan ialah keterlibatan Ahok mengenai problem reklamsi. Seolah-0lah siapaun orang yang terlibat yang salah niscaya Ahok. Di dalam konteks politis hal tersebut bisa saja lumrah dan jamak dilakukan oleh politisi untuk basuh tangan dan bersembunyi dibalik kedok dengan mencari kambing hitam. Namun terpaan isu-isu korupsi tersebut tentu akan sangat mempunyai implikasi yang besar terhadap persepsi masyarakat dalam menentukan calon Gubernur.

Masyarakat yang terdidik dan mempunyai jalan masuk informasi yang luas mungkin bisa saja tidak akan berdampak besar namun harap dicermati pula ada sebagian besar masyarakat calon pemilih yang akan sangat gampang tergoda isu-isu tersebut. Mereka tidak melek aturan dan mereka tidak mengetahui proses dan mekanisme aturan sehingga jikalau mereka mendengar isu apa saja jikalau Ahok korupsi Sumber Waras atau reklamsi Pantai Utara Jakarta maka tak menutup kemungkinan calon pemilih ini akan mengalihkan pilihannya ke lawan Ahok. Selama tidak ada cara lain yang lebih ampuh untuk melawan Ahok maka isu korupsi masih menjadi potensi “komoditas senjata” yang efektif dipakai oleh lawan Ahok.

• 
  

  Isu SARA (Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan)

  
  

Sebenarnya saya pribadi tidak mau memasukan ini sebagai suatu kelemahan dari Ahok namun sebagai penulis saya harus objektif memandang semua permasalahan. Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dikala ini memang “terlahir” beda dengan Gubernur-Gubernur Jakarta lainnya lantaran Ahok ialah seorang keturunan Tionghoa dan beragama Kristen yang mana bagi sebagian orang hal tersebut menjadi sebuah alasan tersendiri untuk menentukan calon Gubernur. Masyarakat Jakarta sendiri berdasarkan pengamatan saya terbagi dua, ada yang pro dan kontra. Jumlahnya pun hingga kini belum diketahui secara niscaya namun yang terang jumlah yang kontra jauh lebih banyak daripada yang pro. Memilih pemimpin yang berbeda agama dari kita tentu sah-sah saja lantaran kita ialah negara yang berlandaskan Pancasila dan kebebasan dalam menganut agama juga hak untuk dipilih dan menentukan telah secara tegas di atur oleh konstitusi dan Undang-Undang Dasar.

Kemudian masalahnya tidak se-sederhana itu lantaran masih banyak calon pemilih yang belum mengerti apa itu Bhinneka Tunggal Ika atau keberagaman dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Isu SARA yang menerpa Ahok sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan. Jika anda cukup rajin memantau timline di Twitter maka anda akan sangat gampang menemukan berbagai tweet yang memojokan dan menghina Ahok hanya lantaran suku dan agamanya. Gerakan yang sering disebut sebagai “haters” ini tampaknya telah dikomandoi dan telah ter-sistem dengan baik sehingga jikalau ada isu gres yang muncul maka hampir sanggup dipastikan tweet atau serbuan #hashtag akan membanjiri lini masa Twitter Indonesia. Dan tampaknya tidak etis untuk menyelipkan satu dua pola tweet provokatif tersebut di post ini lantaran berpotensi untuk menyebar kebencian. Silahkan berselancar sendiri di Twitter.

Yang ingin saya tekankan dalam kelemahan terakhir Ahok ini ialah bahwa sekali lagi isu SARA niscaya dan akan selalu ada dipakai oleh lawan Ahok untuk menyerang dan mensugesti calon pemilih Gubernur nantinya. Bagi mereka yang gagal memanfaatkan kelemahan Ahok di Point 1 dan Point 2 maka kelemahan terakhir inilah yang akan dimainkan. Kenapa isu SARA ini begitu penting dalam mendulang bunyi pemilih? Jawabannya sederhana. Hal paling hakiki bagi insan ialah agama dan suku. Dua hal ini merupakan sesuatu yang tidak sanggup dinegosiasikan atau diubah-ubah. Agama dan suku telah ada semenjak kita dilahirkan dan akan terus ada didalam diri kita hingga final hayat menjemput. Orang bisa bertindak apa saja jikalau agama dan suku mereka terancam. Begitu juga dengan konteks Pilkada. Para pemilih yang selama ini cenderung konservatif dan mempunyai pola pergaulan terbatas mempunyai kecenderungan untuk menentukan seorang pemimpin berdasarkan agama dan suku. Apapun prestasi atau hasil kerja yang telah dilakukan oleh calon pemimpin yang berbeda agama dan suku bagi pemilih konservatif hal tersebut bukan menjadi sesuatu tolak ukur yang patut diperhitungkan.

Kelompok konservatif ini ada dan eksis ditengah dinamika masyarakat Jakarta yang kompleks dan multi kultral, jumlah mereka pun tidak bisa dibilang sedikit dan andai saja hal tersebut sanggup dimanfaatkan dengan baik oleh calon lawon Ahok maka bisa dibayangkan kekuatan apa yang bakalan muncul. Apakah hal tersebut salah dan melanggar ketentuan? Tentu tidak lantaran di Undang-Undang dan Konstitusi sendiri tak ada larangan untuk tidak menentukan pemimpin yang beda agama dan suku. Yang sanggup menjadi problem ialah jikalau isu SARA ini dimainkan oleh para calon lawan Ahok untuk menjatuhkan dan mendiskreditkan Ahok di publik atau memakai isu SARA untuk memobilisasi masa yang berujung kekerasan lantaran merasa bersebarangan dengan Ahok. Hal-hal inilah yang harus dihindari oleh semua calon lawan Ahok untuk mewujudkan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang adil, tenang dan bebas.

Tulisan ini dibentuk semata-mata sebagai materi renungan pribadi akan maraknya gejolak Pilkada DKI dan saya berharap bahwa pemimpin yang mempunyai integritas, berani tidak terkenal dan tegas bisa menjadi Gubernur untuk periode selanjutnya. Dan bagi Ahok sendiri harus diingat bahwa setiap insan mempunyai kelemahan dalam dirinya dan cepat atau lambat para lawan Ahok akan menyadari kelemahan tersebut dan sanggup mengambil momentum pemilih. Ahok harus konsisten terhadap pendirian dan kebijakannya selama ini dan tidak gampang terbawa isu-isu yang sanggup menjadikan merosotnya tingkat popularitas dan elektabilitas-nya. Biarkan rakyat menentukan lantaran rakyat yang baik menghasilkan pemimpin yang baik pula. 😎

Sumber https://dionbarus.comm

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: