Inilah Hasil Pertemuan Mui Dengan Menkes Ri Menyikapi Vaksin Mr

Proses imunisasi vaksin MR di SD Negeri 1 Birayang

Polemik Program Nasional imunisasi vaksin Measles Rubella (MR) untuk kalangan siswa SD hingga Sekolah Menengan Atas hingga sekarang terus menjadi perbincangan dan perdebatan di tengah masyarakat. Ada yang mendukung imunisasi ini, namun ada pula yang menolak dengan alasan status kehalalan yang belum jelas.

Sebelumnya pihak MUI selaku pihak yang berwenang memutuskan pemikiran perihal kehalalan vaksin MR ini bagi kalangan muslim menolak keras pernyataan Kemenkes yang mengklaim telah mendapati sertifikasi halal atas vaksin ini. Menyikapi hal itu, MUI menunjukkan penjelasan dengan menerbitkan surat edaran dengan nomor B-904/DP-MUI/VII/2018 perihal Vaksin MR tertanggal 25 Juli 2018.

Silakan baca: MUI Bantah Vaksin MR Sudah Kantongi Sertifikasi Halal

Untuk menghindari polemik ini berkepanjangan di kalangan masyarakat, kesudahannya pihak MUI dengan Menkes RI bersedia duduk bersama untuk menyatakan satu perilaku bunyi yang pada pada dasarnya menunjukkan kepastian aktivitas imunisasi nasional ini lanjut atau berhenti.

Inilah hasil pertemuan silaturrahmi Ketua Umum MUI dengan Menkes RI menyikapi penggunaan Vaksin MR produk SII dari India yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2018. Informasi hasil pertemuan ini merupakan poin-poin yang disarikan menurut pesan berantai di beberapa media umum yang disebarkan a.n. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh. Berikut isi hasil pertemuannya:

1. Kementerian Kesehatan RI (Kemkes) melakukan silaturrahim dan pertemuan dengan Pimpinan MUI untuk konsultasi keagamaan dan permohonan pemikiran perihal imunisasi MR yang diprogramkan Pemerintah. Pertemuan dilaksanakan pada Jumat (3/8/2018) selepas shalat Jumat, di lantai 2 Kantor MUI Jl. Proklamasi Jakarta mulai pukul 13.15-14.45 WIB. Pertemuan ini merupakan inisiasi kedua belah pihak, sebagai komitmen untuk menjamin kesehatan masyarakat dan menjamin hak beragama. Kemkes mengajukan surat permohonan konsultasi keagamaan tanggal 24 Juli 2018, dan MUI bersurat kepada Menkes pada 25 Juli 2018;
2. Dalam pertemuan tersebut, hadir dari MUI Ketua Umum MUI KH. Ma'ruf Amin,  wakil ketua umum,  beberpa ketua dan wakil sekjen MUI, Direktur dan beberapa wakil administrator LPPOM MUI, serta Sekretaris, beberapa wakil sekretaris dan anggota Komisi Fatwa. Sementara dari Kemenkes, hadir Menkes Ibu Nila Muluk,  Dirjen P2P, Staf Ahli,  serta Dirut PT. Biofarma selaku importir vaksin MR yang dipakai untuk aktivitas imunisasi MR. Rapat dipandu oleh Direktur LPPOM dan diberikan aba-aba eksklusif Ketua Umum MUI;
3. Dalam pertemuan tersebut,  MUI,  sesuai Fatwa Nomor 4/2016 menjelaskan: (i) Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan badan (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. (ii) Vaksin untuk imunisasi wajib memakai vaksin yang halal dan suci. (iii) Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram. (iv) Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan, kecuali: a) dipakai pada kondisi al-dlarurat atau al-hajat; b) belum ditemukan materi vaksin yang halal dan suci; dan c) adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal;
4. Dalam lembaga tersebut dijelaskan mengenai permasalahan yang muncul untuk memperoleh jalan keluar, diantaranya: a) Produk vaksin MR belum dimohonkan sertifikasi halal, sehingga belum ada pemeriksaan. Dengan demikian tidak sanggup dikatakan bahwa vaksin yg diproduksi Serum Institut of India (SII) tersebut halal atau haram. Kemkes berkomitmen untuk memperhatikan aspek keagamaan dalam pelaksanaan imunisasi MR dengan konsultasi dan peemhonan fatwa; b) Adanya keresahan masyarakat mengenai kesimpangsiuran isu perihal kehalalan perlu segera direspon secara bijak dan biar ada kepastian serta ada panduan keagamaan yang tepat;
5. Beberpa janji yang menjadi hasil pertemuan adalah: a) Menkes dan Dirut PT Biofarma sbg importir vaksin MR produksi SII berkomitmen untuk segera mengajukan sertifikasi halal atas produk vaksin MR dan permohonan pemikiran perihal pelaksanaan imunisasi MR; b) Menkes RI atas nama negara mengirim surat ke SII untuk menunjukkan dokumen terkait bahan-bahan produksi vaksin dan terusan untuk auditing guna investigasi halal; c) Komisi Fatwa, atas seruan Kemkes akan segera membahas dan memutuskan pemikiran perihal imunisasi MR dengan memakai vaksin MR produk SII dalam waktu secepatnya; d) Menkes RI menunda pelaksanaan imunisasi MR bagi masyarakat muslim hingga ada kejelasan hasil investigasi dari produsen dan ditetapkan pemikiran MUI. Sementara untuk masyarakat yang tidak mempunyai keterikatan perihal kehalalan/kebolehan secara syar'i,  tetap dilaksanakan. 

Dari hasil pertemuan di atas sanggup disimpulkan bahwa aktivitas nasional imunisasi vaksin MR ini terus berlanjut bagi mereka yang non muslim sesuak jadwal yang telah ditetapkan. Namun, bagi mereka yang beragama Islam ditunda hingga diterbitkannya status kehalalan vaksin MR ini.

Sumber http://inulwara.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: