Asas Indonesia

Asas kewarganegaraan yakni dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu:
 

a. Asas ius sanguinis

Asas ius sanguinis (asas keturunan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, Seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia yakni warga negara B. Kaprikornus berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.
 

b. Asas ius soli

Asas ius soli (asas kedaerahan), yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia yakni warganegara B. Kaprikornus berdasarkan asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, alasannya yakni yang menjadi patokan yakni tempat kelahirannya.

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaran di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, sanggup menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk yaitu:

1. Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak sanggup menjadi warga negara B. Dengan demikian orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. 
2. Bipatride, yaitu adanya seorang penduduk yang memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negra A yang menganut asas ius soli. Oleh alasannya yakni ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga mengganggap ia warga negaranya alasannya yakni berdasarkan tempat lahirnya.

Dalam menetukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim memakai dua stelsel, yaitu:

• Stelsel aktif, yaitu seseorang harus melaksanakan tindakan aturan tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa)
• Stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melaksanakan sutu tindakan aturan tertentu (naturalisasi Istimewa)

Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara intinya mempunyai:

• Hak opsi, yaitu hak untuk menentukan suatu kewarganegaraan (dalam stelsel aktif)
• Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif)

Menurut klarifikasi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 wacana Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

1. Asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,bukan bersasarkan negara tempat dilahirkan.
2. Asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi belum dewasa seseuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.
3. Asas kewarganegraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi belum dewasa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Sumber http://pkn-ips.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: