Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Politik Atau Diplomatik

Berbagai cara penyelesaian sengketa internasional telah berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Pada awalnya, banyak negara sebagai pemain drama utama dalam aturan internasional klasik melaksanakan penyelesaian sengketa internasional melalui cara kekerasan. Misalnya, dengan cara perang, retorsi, reprasial, dan blokade damai. 

Cara-cara kekerasan dalam penyelesaian sengketa internasional tersebut jadinya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi sejak lahirnya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan Convention on the Pacific Settlement of International Disputes Tahun 1907. Oleh alasannya ialah sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mem-punyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara melaksanakan kekerasan sebagai cara penyelesaian sengketa.

Negara-negara di dunia gres meninggalkan cara-cara kekerasan dalam upaya penyelesaian sengketa internasional sesudah lahirnya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Banyak negara di dunia yang mengakibatkan United Nation Charter (Piagam PBB) sebagai acuan utama dalam menuntaskan sengketa internasional secara damai. Hal tersebut alasannya ialah dalam Piagam PBB dicantumkan wacana cara-cara penyelesaian sengketa secara tenang di antaranya negosiasi, enquiry (penyelidikan), mediasi, konsiliasi, arbitrase, jodicial settlement (pengadilan), dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga regional.

Berdasarkan sejarah perkembangan wacana cara penyelesaian sengketa internasional di atas, sanggup kita simpulkan bahwa ada dua metode pe-nyelesaian sengketa internasional. Setiap metode tersebut terdiri atas ber-bagai macam cara sebagai berikut.

a. Metode Kekerasan

Metode kekerasan dalam menuntaskan sengketa internasional terdiri atas cara-cara ibarat berikut.

1. Pertikaian Bersenjata

Pertikaian bersenjata ialah kontradiksi yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata tiap-tiap pihak dengan tujuan menundukkan lawan, dan menetapkan per-syaratan perdamaian secara sepihak.

2. Retorsi

Retorsi ialah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang tidak pantas dari negara lain. Perbuatan retorsi ialah perbuatan sah, tetapi tidak bersahabat. Contoh retorsi antara lain retorsi mengenai pengetatan hubungan diplomatik, pembatalan hak istimewa diplomatik, dan penarikan kembali konsensi pajak atau tarif.

3. Reprasial

Reprasial ialah pembalasan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap tindakan yang melanggar aturan dari negara lawan dalam suatu sengketa. Reprasial sanggup dilakukan pada masa tenang maupun di antara pihak yang bersengketa. Reprasial pada masa tenang antara lain pemboikotan barang, embargo, dan unjuk kekuatan (show of force). Reprasial yang tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan, tidak sanggup dibenarkan. Reprasial pada umumnya ialah perbuatan yang ilegal, kecuali apabila dimaksudkan untuk mempertahankan diri melawan serangan bersenjata.

4. Blokade Damai

Blokade ialah suatu pengepungan wilayah, contohnya pengepungan suatu kota atau pelabuhan dengan tujuan untuk menetapkan hubungan wilayah itu dengan pihak luar. Ada dua macam blokade, yaitu blokade pada masa perang dan damai. Blokade pelabuhan pada masa perang merupakan operasi Angkatan Laut yang biasa dilakukan. Blokade pada masa tenang kadang kala dianggap sebagai pembalasan dengan maksud untuk memaksa negara yang diblokade memenuhi tuntutan negara yang memblokade.

b. Metode Damai

Metode tenang dalam menuntaskan sengketa internasional sanggup dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu penyelesaian sengketa secara politik/diplomatik, pengawasan di bawah PBB, dan secara hukum. Kedua metode penyelesaian sengketa secara tenang tersebut sanggup Anda pahami dalam uraian berikut.

Penyelesaian Sengketa Secara Politik atau Diplomatik

Penyelesaian sengketa secara diplomatik mencakup beberapa hal ibarat negosiasi, enquiry, mediasi, dan konsiliasi, serta jasa-jasa baik (good offices). Kelima cara penyelesaian sengketa secara diplomatik tersebut mempunyai ciri khas, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Agar lebih jelas, pahami satu per satu.

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara tenang yang sudah cukup usang digunakan oleh masyarakat internasional. Sampai pada permulaan periode XX, perundingan menjadi satu-satunya cara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa. Bahkan, hingga dikala ini cara penyelesaian melalui perundingan biasanya ialah cara yang pertama kali ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. 

Negosiasi ialah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan secara pribadi oleh para pihak yang bersengketa melalui obrolan tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga. Dalam pelaksanaan perundingan ini, para pihak melaksanakan pertukaran pendapat dan permintaan untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai. Negosiasi sanggup berbentuk bilateral dan multilateral. Negosiasi sanggup dilangsungkan melalui terusan diplomatik pada konferensi internasional atau dalam suatu forum atau organisasi internasional.

Dalam praktik negosiasi, ada dua bentuk mekanisme yang dibedakan. Pertama, perundingan ketika sengketa belum muncul, lebih dikenal dengan konsultasi. Kedua, perundingan ketika sengketa telah lahir. Pelaksanaan perundingan dalam upaya penyelesaian sengketa ini sanggup mendatangkan laba bagi para pihak. Keuntungan tersebut ibarat berikut.

• Para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan pe-nyelesaian sesuai dengan kesepakatan di antara mereka.
• Para pihak mengawasi dan menentukan secara pribadi mekanisme penyelesaiannya.
• Dapat menghindari perhatian publik dan tekanan politik dalam negeri.
• Para pihak mencari penyelesaian yang bersifat win-win solution sehingga sanggup diterima dan memuaskan kedua belah pihak.

b. Enquiry atau Penyelidikan

Enquiry atau penyelidikan ialah suatu proses inovasi fakta oleh suatu tim penyelidik yang netral. Prosedur ini dimaksudkan untuk menuntaskan sengketa yang timbul alasannya ialah perbedaan pendapat mengenai fakta, bukan untuk permasalahan yang bersifat aturan murni. Hal ini alasannya ialah fakta yang mendasari suatu sengketa sering dipermasalahkan.

Penyelidikan biasanya dilaksanakan oleh suatu komisi penyelidik yang dibuat berdasarkan suatu konvensi umum atau persetujuan khusus antarpara pihak. Ketentuan dalam pembentukan komisi penyelidik ini sebagai berikut.

• Setiap pihak yang bersengketa menentukan dua orang anggota komisi yang terdiri atas: seorang warga negara dari negara yang bersangkutan dan seorang bukan warga negaranya.
• Kedua belah pihak menentukan satu lagi anggota sebagai anggota komisi penyelidik yang kelima berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam pembentukan komisi penyelidik ini harus ada tiga anggota yang netral.

Dalam penyelidikan ini selain komisi penyelidik, diperbolehkan adanya pegawapemerintah khusus negara sengketa untuk mewakili urusan mereka dan bertindak sebagai perantara antara negara dan komisi. Komisi penyelidik bertugas meneliti dan menyelidiki mengenai fakta sengketa dan mempersiapkan alasan-alasan yang perlu untuk negosiasi, penyelesaian, dan perdamaian. Kesemuanya itu dituangkan dalam suatu laporan. Laporan ini tidak mempunyai sifat sebagai keputusan dan berlakunya terserah kepada para pihak yang bersengketa. Oleh alasannya ialah itu, komisi dikuasakan memanggil para saksi.

Pada akhir-akhir ini, Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB sering bertindak sebagai komisi penyelidik. Penggunaan cara penyelidikan dalam penyelesaian sengketa internasional ini sanggup mendatangkan keuntungan. Keuntungannya ialah komisi penyelidik yang bersifat tidak memihak akan memudahkan penyelesaian sengketa.

c. Mediasi

Mediasi ialah tindakan negara ketiga atau individu yang tidak berkepentingan dalam suatu sengketa internasional, yang bertujuan membawa ke arah perundingan atau memberi kemudahan ke arah perundingan dan sekaligus berperan serta dalam perundingan pihak sengketa tersebut. Pelaksana mediasi disebut mediator.

Mediator sanggup dilakukan oleh pemerintah maupun individu. Mediator lebih berperan aktif demi tercapainya penyelesaian sengketa. Akan tetapi, perlu diingat bahwa saran perantara tidak mempunyai daya mengikat. Peran perantara berdasarkan Konvensi Den Haag 1899 ialah mendamaikan tuntutan yang saling berlawanan serta meredakan rasa dendam yang mungkin timbul antarnegara yang bersengketa.

Keuntungan penyelesaian sengketa secara mediasi ialah sanggup melicinkan jalannya perundingan dan menolong tercipta-nya penyelesaian yang sanggup diterima oleh kedua belah pihak. Hal ini alasannya ialah seorang perantara ialah pihak ketiga yang bersifat netral (tidak memihak) dan independen (merdeka). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa internasional diatur dalam beberapa perjanjian internasional, antara lain The Hague Convention 1907; UN Charter; The European Convention for The Peaceful Settlement of Disputes.

d. Konsiliasi

Seperti cara mediasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi memakai intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melaksanakan intervensi ini biasanya ialah negara. Namun, sanggup juga sebuah komisi yang dibuat oleh para pihak. Konsiliasi juga sanggup diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa secara akrab dengan dukungan negara lain atau tubuh pemeriksa yang netral atau tidak memihak, atau dengan dukungan Komite Penasihat.

Komisi konsiliasi yang dibuat oleh para pihak sanggup saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memperlihatkan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak. Upaya penyelesaian sengketa secara konsiliasi ini hampir sama dengan cara mediasi. Perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa tersebut ialah konsiliasi mempunyai aturan program yang lebih formal jikalau dibandingkan dengan cara mediasi. 

Hal ini alasannya ialah dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu: penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi; komisi akan mendengarkan keterangan verbal dari para pihak; dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara verbal tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan tawaran penyelesaian sengketa.

Konsiliasi merupakan mekanisme yang sempurna bagi penyelesaian sengketa politik. Dalam praktiknya, negara memakai komite konsiliasi bukan untuk memutuskan, melainkan memberi rekomendasi. Konsiliasi lebih diterima oleh negara alasannya ialah konsiliasi akan menempatkan sengketa pada posisi perundingan sehingga kekuasaan terakhir untuk menetapkan tetap di tangan para pihak.

e. Good Offices (Jasa Baik)

Good offices (jasa baik) ialah tindakan pihak ketiga yang membawa ke arah terselenggaranya negosiasi, tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Good offices akan terjadi apabila pihak ketiga mencoba membujuk para pihak sengketa untuk melaksanakan perundingan sendiri. Good offices merupakan suatu metode penyelesaian sengketa internasional yang tidak tercantum dalam ketentuan pasal 33 Piagam PBB. Akan tetapi, good offices merupakan suatu metode yang sering dipergunakan oleh PBB.

Dalam pelaksanaannya, jasa baik sanggup dibedakan dalam dua bentuk sebagai berikut.

1. Jasa baik teknis (technical good offices), yaitu jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa ikut serta dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Tujuannya ialah mengembalikan atau memelihara hubungan atau kontak pribadi di antara para pihak yang bersengketa sesudah hubungan diplomatik mereka terputus.
2. Jasa baik politik (political good offices), yaitu jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya membuat suatu perdamaian atau meng-hentikan suatu peperangan yang diikuti dengan diadakannya perundingan atau suatu kompetensi. Negosiasi, enquiry, mediasi, konsiliasi, dan jasa baik sanggup juga dikatakan sebagai perjuangan penyelesaian sengketa melalui persesuaian pendapat antara pihak-pihak yang bersengketa secara akrab atau disebut rekonsiliasi (rujuk).

Demikian uraian wacana cara penyelesaian sengketa internasional secara politik atau diplomatik. Untuk menambah wawasan kita akan membahas cara penyelesaian internasional dibawah pengawasan PBB dalam postingan selanjutnya.

Sumber http://pkn-ips.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: