Pelaksanaan Demokrasi Dalam Banyak Sekali Kehidupan

Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan - Demokrasi telah menjadi pilihan bagi hampir semua bangsa di dunia, tak terkecuali bangsa Indonesia. Di antara bangsa-bangsa itu perbedaannya terletak pada tingkat perkembangannya. Ada bangsa yang sudah sedemikian maju dalam berdemokrasi dan ada yang masih dalam pertumbuhan.

Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Di samping itu ada perbedaan latar belakang sosial-budaya yang kuat terhadap corak demokrasi di masing-masing negara. Bangsa Indonesia tentu menginginkan perkembangan demokrasi yang semakin baik di negaranya.

Oleh sebab itu kita wajib memperlihatkan perilaku positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam banyak sekali bidang kehidupan. Sikap positif itu perlu dibuktikan dengan perilaku dan perbuatan yang sejalan dengan unsur-unsur rule of law atau syarat-syarat demokrasi sebagaimana yang telah dikemukakan.

 Demokrasi dengan segala cirinya itu perlu diwujudkan menjadi suatu kenyataan hidup dalam bidang apapun. Semua warga negara tanpa kecuali, baik penguasa maupun rakyat biasa, harus membiasakan hidup demokratis. Bagi penguasa, kekuasan yang dimiliki harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Penguasa harus memperlihatkan kemauan politik (political will) untuk menyesuaikan setiap langkah dan kebijakannya dengan demokrasi. Selain itu, perilaku dan tingkah lakunya harus mencerminkan sosok pribadi seorang demokrat.

Bagi rakyat biasa, mereka harus menyadari banyak sekali hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan melaksanakannya dengan baik. Rakyat harus bisa menentukan pemimpin secara cerdas, berani menyatakan pendapat, serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan.

Namun demikian, rakyat juga harus mematuhi hukum, menghormati pemerintahan yang sah, menjaga ketertiban umum dan lain-lain.

Bagaimana kondisi kehidupan demokrasi dalam masyarakat kita?
Meskipun konsep demokrasi banyak dipandang berasal dari negara-negara Barat/Eropa, akan tetapi bahwasanya budaya demokrasi sudah usang dipraktikkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam tradisi kehidupan bangsa Indonesia di banyak sekali tempat dikenal adanya  kelompok-kelompok masyarakat yang disebut Kaum.

Tiap-tiap tempat memakai istilah tertentu yang maksudnya hampir sama dengan istilah kaum tersebut. Misalnya, masyarakat Bugis memakai istilah Anang dan masyarakat Batak memakai istilah Marga.

Warga kaum yakni warga merdeka dan masing-masing mempunyai kewajiban untuk saling menghormati dan melindungi kemerdekaan warga yang lain. Mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam tradisi masyarakat di Indonesia sangat dikenal adanya kebiasaan bermusyawarah.

Dalam musyawarah, warga kelompok masyarakat itu membicarakan segala duduk masalah yang menyangkut kepentingan bersama, contohnya duduk masalah kesejahteraan warga, irigasi, keamanan kampung, dan lain-lain. Tidak jarang keputusan musyawarah itu dilakukan dengan mufakat bulat, artinya disetujui oleh seluruh warga.

Di kalangan masyarakat Jawa, musyawarah itu biasa dilakukan di Balai Desa. Sementara itu di kalangan masyarakat Minangkabau dikenal adanya Rumah Gadang, sebagai sarana musyawarah. Untuk melakukan keputusan musyawarah itu biasanya juga dikerjakan secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilah gotong-royong.

Tradisi demokrasi dalam bentuk pengambilan keputusan bersama, bahkan melakukan keputusan secara bersama itu, sampai sekarang masih berlangsung dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di tempat pedesaan.

Betapapun sederhananya corak demokrasi yang telah diuraikan, akan tetapi hal itu tetap mempunyai nilai yang berharga dalam proses perkembangan demokrasi di Indonesia.

Dalam perkembangannya sehabis mengalami kemerdekaan, bangsa Indonesia bisa mengikuti keadaan dengan sistem demokrasi modern. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat dipilih secara pribadi oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Di desa-desa pun sekarang dibuat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang fungsi serta peranannya seakan-akan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu semua merupakan kepingan dari perkembangan budaya demokrasi di Indonesia.

Budaya demokrasi berarti mengakibatkan demokrasi sebagai suatu kebiasaan hidup sehari-hari.
Kalian juga harus terus berguru berdemokrasi dengan membiasakan hidup secara demokratis. Ada beberapa tumpuan sederhana yang sanggup diunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam lingkungan keluarga, kalian harus membiasakan diri untuk menghormati pendapat anggota keluarga yang lain. Dalam lingkungan sekolah, kalian dilarang memaksakan kehendak pada sobat kalian, serta mematuhi tata tertib sekolah.

Dalam suatu pertandingan olah raga misalnya, seluruh penerima harus mematuhi aturan permainan (rule of the game), tunduk pada putusan juri, sportif, bersedia mendapatkan kekalahan dan lain-lain.

Meskipun tampak sederhana, justru dalam kehidupan bermasyarakat itulah kalian perlu membiasakan hidup secara demokratis. Pembudayaan demokrasi perlu menjadi agenda penting bagi bangsa Indonesia, demi terwujudnya kesadaran berdemokrasi di kalangan masyarakat.

Adapun dalam proses penerapan nilai-nilai dasar demokrasi memakai prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi tersebut pelaksanaannya yakni sebagai berikut.

1. Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Negara diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya insan diciptakan supaya negara sanggup terbentuk. Oleh sebab itu, negara harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia  pada semua penduduk yang tinggal di suatu negara. Contohnya hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, memperoleh pertolongan hukum, dan memperoleh kesejahteraan.

2. Supremasi Hukum

Semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan aturan dan dalam memperoleh pertolongan hukum, kaya atau miskin, lebih banyak didominasi atau minoritas, sekutu politik atau lawan, semuanya mempunyai hak yang sama atas pertolongan hukum.

Warga negara dari suatu negara demokratis tunduk pada hukum. Oleh sebab itu, mereka mengakui bahwa mereka ikut membuat undang-undang melalui wakil-wakil rakyat yang dipilihnya.

3. Pemerintahan yang Terbuka

Pemerintahan yang terbuka sangat relevan bagi suatu negara yang demokratis. Hal tersebut dikarenakan bahwa warga negara tidak sanggup meminta pertanggungjawaban pejabat-pejabat publik dan tidak sanggup mengambil pilihan yang baik sebab aktivitas pemerintahan dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakannya.

4. Kebebasan Pers

Kebebasan pers menawarkan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat pendapat masyarakat yang akan memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Opini publik sanggup dijadikan bagi para pejabat negara dan partai politik. Kendali rakyat terhadap penye lenggaraan negara sanggup dilakukan dengan memberikan opini publik secara teratur melalui banyak sekali media massa.

5. Pembagian Kekuasaan Negara dan Mekanisme

Untuk menjamin kedaulatan rakyat, kekuasaan harus dibagi menjadi banyak sekali forum negara dan diatur sedemikian rupa supaya banyak sekali forum negara tersebut mempunyai fungsi tertentu dengan kekuatan yang seimbang dan sanggup saling mengontrol. Dengan demikian, tidak ada satu forum negara yang sanggup memonopoli kekuasaan negara.

6. Supremasi Sipil terhadap Militer

Rakyat menentukan para pejabat negara  sebagai kepingan dari rakyat yang dipercaya untuk menyelenggarakan negara. Suatu negara membutuhkan militer untuk melindungi negara dan rakyat, terutama terhadap bahaya dari luar. Militer harus melindungi negara dan rakyat. Oleh sebab itu, biar kehendak rakyat sanggup terwujud dalam bidang pertahanan nasional harus ada supremasi otoritas sipil terhadap militer.

7. Prinsip Kesukarelaan

Dalam negara demokrasi, umumnya aktivitas masyarakat di-lakukan dengan sukarela. Menjadi salah satu anggota partai politik, keluar dari partai politik, atau bahkan menentukan tidak berpartai yakni pilihan pribadi dan tanpa paksaan dari pihak lain.

8. Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari  yang Diperintah

Dalam negara demokrasi, pemerintah yakni untuk melayani kepentingan dan sesuai dengan kehendak yang diperintah. Pemerintahan dilaksanakan oleh sebagian dari yang diperintah dan yang menerima kepercayaan dari mereka.

9.   Penegakan Keadilan

Negara harus dengan sengaja menegakkan keadilan menurut kebebasan, kesederajatan, dan persaudaran bagi semua warga negara serta penduduk yang tinggal di negara tersebut. Penegakan keadilan yakni salah satu fungsi negara.



Sumber http://ofteachers.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: