Jenis - Jenis Hak Dan Kewajiban Warga Negara

Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia - Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Hak atas kewarganegaraan

Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara ialah orangorang bangsa Indonesia orisinil dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang abnormal yang bertempat tinggal di Indonesia. 

Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapat status kewarganegaraannya yang tidak sanggup dicabut secara semena-mena. Pasal 26 ini juga merupakan salah satu pencerminan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat, pembagian terstruktur mengenai sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik di negara kita, Indonesia tercinta.

b. Kesamaan kedudukan dalam aturan dan pemerintahan

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan dan pemerintahan. Ini yakni konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam aturan dan pemerintahan dan wajib menjunjung aturan dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Hal ini mengambarkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 Ayat (1) ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam aturan dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung aturan dan pemerintahan.

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini contohnya terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan untuk membuat lapangan kerja biar warga negara memperoleh penghidupan yang layak.

d. Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

e. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 tetapkan hak warna negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara verbal maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.

f. Kemerdekan memeluk agama

Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiaptiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah berdasarkan agamanya dan kepercayaan itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampuradukkan fatwa agama.

g. Pertahanan dan keamanan negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam perjuangan pertahanan dan keamanan negara.

h. Hak mendapat pendidikan

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapat pendidikan. 

Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (2) ditegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta watak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

i. Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan mesyarakat dalam memelihara dalam menyebarkan nilai-nilai budayanya. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk menyebarkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (2) disebutkan Negara menghormati dan memelihara bahasa tempat sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk menyebarkan dan memakai bahasa tempat sebagai bahasa pergaulan.

j. Perekonomian nasional

Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perihal perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas lima ayat menyatakan sebagai berikut.

1. Perekonomian disusun sebagai perjuangan bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas perjuangan perekonomian dan hak warga negara untuk mendapat kemakmuran.

k. Kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial dalam UUD Negara Republik Indonesi Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat.

1. Fakir miskin dan belum dewasa terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara menyebarkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak bisa sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggungjawab atas penyediaan akomodasi pelayanan kesehatan dan akomodasi pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memperlihatkan jaminan atas hak warga negara untuk mendapat kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapat jaminan sosial, hak mendapat jaminan kesehatan, dan hak mendapat akomodasi umum yang layak.

Sumber http://pkn-ips.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: