12 Pengertian Politik Aturan Berdasarkan Para Ahli

12 Pengertian Politik Hukum Menurut Para Ahli

12 Pengertian Politik Hukum Menurut Para Ahli

Pengertian Politik Hukum Menurut Para Ahli

Dibawah ini ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa andal :

1. Satjipto Rahardjo

Politik Hukum yakni acara untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak digunakan untuk mencapai tujuan aturan dalam masyarakat.

2. Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus

Politik Hukum yakni kecerdikan penyelenggara Negara wacana apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu ( menyebabkan sesuatu sebagai Hukum ). Kebijaksanaan tersebut sanggup berkaitan dengan pembentukan aturan dan penerapannya.

3. L. J. Van Apeldorn

Politik aturan sebagai politik perundang – ajakan .

Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan  isi peraturan perundang – ajakan . ( pengertian politik aturan terbatas hanya pada aturan tertulis saja.

4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Politik Hukum sebagai kegiatan – kegiatan menentukan nilai- nilai dan menerapkan nilai – nilai.

5. Moh. Mahfud MD.

Politik Hukum ( dikaitkan di Indonesia ) yakni sebagai berikut :

a)Bahwa definisi atau pengertian aturan juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara banyak sekali pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan aturan yang diperlukan.

b)Pelaksanaan ketentuan aturan yang telah ada , termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya Inleinding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland Mengutarakan posisi politik aturan dalam pohon ilmu aturan sebagai ilmu. Politik aturan merupakan salah satu  cabang atau bab dari ilmu hukum, menurutnya ilmu aturan terbagi atas :

a. Dogmatika Hukum

b. Sejarah Hukum

c. Perbandingan Hukum

d. Politik Hukum

e. IlmU Hukum Umum.

Sedangkan keseluruhan hal diatas diterjemahkan oleh Soeharjo sebagai berikut :

Dogmatika Hukum

Memberikan klarifikasi mengenai isi  ( in houd ) aturan , makna ketentuan – ketentuan aturan , dan menyusunnya sesuai dengan asas – asas dalam suatu sistem hukum.

Sejarah Hukum

Mempelajari susunan aturan yang usang yang mempunyai dampak dan peranan terhadap pembentukan aturan sekarang. Sejarah Hukum mempunyai arti penting apabila kita ingin memperoleh pemahaman yang baik wacana aturan yang berlaku kini .

Ilmu Perbandingan Hukum

Mengadkan perbandingan aturan yang berlaku diberbagai negara , meneliti kesamaan, dan perbedaanya.

Politik Hukum

Politik Hukum bertugas untuk meneliti perubahan – perubahan mana yang perlu diadakan terhadap aturan yang ada semoga memenuhi kebutuhan – kebutuhan gres didalam kehidupan masyarakat.

Ilmu Hukum Umum

Tidak mempelajari suatu tertib aturan tertentu , tetapi melihat aturan itu sebagai suatu hal sendiri, lepas dari kekhususan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ilmu Hukum umum berusaha untuk menentukan dasar- dasar pengertian  perihal aturan , kewajiban aturan , person atau orang yang bisa bertindak dalam hukum, objek aturan dan hubungan hukum. Tanpa pengertian dasar ini mustahil ada aturan dan ilmu hukum. Berdasarkan atas posisi ilmu politik aturan dalam dunia ilmu pengetahuan ibarat yang telah diuraikan , maka objek ilmu politik aturan yakni “ HUKUM “. Hukum yang berlaku kini , yang berlaku diwaktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku diwaktu yang akan datang. Yang digunakan untuk mendekati / mempelajari objek politik aturan yakni mudah ilmiah bukan teoritis ilmiah). Penggolongan lap Hukum yang klasik/tradisional dianut dalam tata aturan di Eropa dan tata aturan Hindia Belanda :

1. Hukum Tata Negara

2. Hukum Tata usaha

3. Hukum Perdata

4. Hukum Dagang

5. Hukum Pidana

6. Hukum Acara

Lapangan Hukum Baru :

1. Hukum Perburuhan

2. Hukum Agraria

3. Hukum  Ekonoimi

4. Hukum Fiskal

Pembagian Hukum secara tradisional antara lain : Hukum Nasional terbagi mejadi 6 bab diantaranya :

Hukum Tata Negara

Hukum adminitrasi Negara

Hukum Perdata

Hukum Pidana

Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Pidana

Hukum Nasional tradisional Mengandung  “ Ide ”, “ asas ”, “ nilai “, sumber aturan saat semua itu dijadikan satu maka disebut kegiatan POLITIK HUKUM NASIONAL.

6. Sunaryati Hartono

Dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional melihat politik aturan sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang sanggup digunakan oleh pemerintah untuk membuat sistem aturan nasional yang dikehendaki dan dengan sistem aturan nasional itu akan diwujudkan citacita bangsa Indonesia.

7. Abdul Hakim Garuda Nusantara

mengemukakan politik aturan nasional secara harfiah sanggup diartikan sebagai kebijakan aturan (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Definisi yang disampaikan Abdul Hakim Garuda Nusantara merupakan definisi yang paling komprehensif yang merinci mengenai wilayah kerja politik aturan yang mencakup teritorial berlakunya politik aturan dan proses pembaruan dan pembuatan aturan yang mengarah pada sifat kritis terhadap aturan yang berdimensi ius constitutum dan membuat aturan yang berdimensi ius constituendum. Selanjutnya ditegaskan pula mengenai fungsi forum dan pelatihan para penegak hukum, suatu hal yang tidak disinggung oleh para andal sebelumnya.

8. Soedarto

politik aturan yakni kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendak, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dalam buku lain Soedarto juga mendefinisikan politik aturan sebagai perjuangan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

9. Teuku Mohammad Radjie

mendefinisikan politik aturan sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai aturan yang berlaku di daerahnya dan mengenai arah perkembangan aturan yang dibangun.

baca juga 4 pengertian supremasi hukum.

10.  Padmo Wahjono

politik aturan sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi aturan yang akan dibentuk.

11. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari

politik aturan yakni rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.

12. Prof. Dr. HRT. Sri Soemantri

politik aturan yakni kebijakan yang berkenaan dengan hukum. Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Prof. Padmo Wahyono, yang menyampaikan bahwa politik aturan itu yakni kebijakan dasar yang menentukan arah hukum, bentuk hukum, dan isi aturan yang akan dibentuk. (HRT. Sri Soemantri, 2014: 123).

Menurut Bagir Manan, dalam buku milik Kontan “ Perkembangan kekuasaan Pemerintahan Negara” mempunyai politik aturan yang sanggup dan terdiri dari :

1. Politik Hukum yang bersifat tetap ( permanen )

Berkaitan dengan perilaku aturan yang akan selalu menjadi dasar kecerdikan pembentukan dan penegakkan hukum.

2.  Politik Hukum tetap Bagi bangsa Indonesia

Terdapat satu sistem aturan yaitu Sistem Hukum Nasional artinya semenjak 17 Agustus 1945, maka politik aturan yang berlaku yakni politik aturan nasional , artinya telah terjadi unifikasi aturan ( berlakunya satu sistem aturan diseluruh wilayah Indonesia ). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari:

Hukum Islam ( yang dimasukkan yakni asas – asasnya)

Hukum Adat ( yang dimasukkan yakni asas – asasnya )

Hukum Barat (yang dimasukkan yakni sistematikanya).

baca juga 10 pengertian pertolongan hukum.

Demikian artikel yang berisi wacana Politik Hukum, Trias Politik, Dan Sifat Politik Hukum. Semoga artikel ini sanggup bermanfaat bagi anda.

Sumber http://suara1996.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: