Kontrol Demokrasi Perwakilan Dan Hilangnya Revolusi
Setiap insan didunia menginginkan terpenuhinya kebutuhan yang adil dan makmur serta memperoleh hak hidup yang layak sesuai jenis kebutuhan dan kemampuanya, dengan kata lain insan memperoleh kebutuhan itu dari kemampuan diri dan orang lain sebagai bentuk kerjasama dan saling membantu dalam wilayah sosial, kebutuhan yang adil dan makmur ini ialah tujuan utama setiap mahluk hidup didunia.
Perkembangan kebutuhan insan tidak terlepas dari hasil produksi dan usaha klas tertindas dalam hal inimassa rakyat sebagai pelaku utama perubahan(Revolusi), massa rakyak melaksanakan usaha atas ketidak adilan dalam suatu wilayah dengan bersuara dan melawan sebuah sistem perbudakan. Sistem perbudakan disuatu wilayah seiring mengalirnya historis akan berubah dan berkembang dengan sendirinya. Model perbudakan remaja ini lebih saya katakan sebagai kematian demokrasisehingga menghilangkanRevolusi, demokrasi yang dibanggakan oleh mereka hanyalah sistem semu yang nampak namun tidak bergerak dan berkembang, mirip halnya sebuah judul karangan yang tidak sesuai dengan isi daripada karangan tersebut, saya ibaratkan judul karanganya “Hak Rakyat” namun isi karanganya mengenai “Hak Negara”, dalam hal ini, negara menjanjikan hak kepada massa rakyat hanya sebagai angan-angan abstraksi semata, sedangkan untuk derma haknya lebih kepada orang – orang tertentu dalam sebuah negara, bahkan hak rakyat lebih diberikan kepada negara lain. Kondisi perbudakan ini juga lebih pada menanam paradikma tunduk kepada negara dengan cara manipulasi public bahwa “negara selalu benar” sehingga yang muncul ialah kematian demokrasi dan ajal ini akan berdampak pada hirau tak acuhnya dan atau apatisnya massa rakyat dalam mengawal kebijakan negara, sehingga puncaknya ialah Revolusi telah hilang.
Dalam praktek demokrasinya Indonesia sendiri memakai teori demokrasi perwakilan, dimana lebih kepada memakai kaum elit dalam menjalankan roda demokrasinya, mirip yang diungkapkan oleh Max Weber, ia mengemukakan demokrasi sebagai sebuah sistem kompetisi kelompok elite dalam masyarakat, sesuai dengan proses perubahan masyarakat modern yang semakin terpisah berdasarkan fungsi dan peran. Dengan makin berkembangnya birokrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sistem pembagian kerja modern, maka mustahil lagi membuat suatu sistem pemerintahan yang betul-betul bisa secara eksklusif mengakomodasi kepentingan massa rakyat keseluruhan. Menurut Weber, Demokrasi yang efektif ialah melalui perwakilan dan dijalankan oleh mereka yang mempunyai kemampuan, oleh hasilnya pada hakekatnya demokrasi modern ialah kompetisi kaum elit.Weber mengungkapkan demokrasi ialah upaya penciptaan kepemimpinan politik efektif dalam masyarakat birokratis modern. Kondisi itu gres tercipta kalau rakyat hanya mempunyai sedikit imbas dalam pengambilan kebijakan. “Keengganan rakyat” dibutuhkan dalam pengertian bahwa kontrol terhadap demokrasi serta partisipasi dianggap tidak bisa tercapai dan tidak realistis. Karena itu, teori ini mengakui bahwa demokrasi akan bekerja dengan tepat apabila di dalamnya masyarakat secara umum tidak berpartisipasi secara aktif dalam setiap pengambilan kebijakan. Selain itu, keengganan rakyat tidak dilihat sebagai hal buruk, malahan justru menjadi petunjuk bagi tingginya tingkat derajat kepercayaan terhadap pemimpin politik dan merupakan tanda kepuasan dasar dari pemilih dan pewakil.
Demokrasi Perwakilan Max Weber tidak lebih baik kalau kontrol massa rakyatdi minimalisir dan mempunyai sedikit imbas terhadap jalanya demokrasi dibenarkan. Seharusnya yang perlu di pertegas ialah kontrol rakyat terhadap perwakilan yang mereka utus untuk membawa kepentingan massa rakyat, kepentingan massa rakyat harus diutamakan dalam perjalanan demokrasi yang diharapkan, supaya tidak adanya diskriminasi dan pembohongan kekuasaan. Dikarenakan kondisi di Indonesia ketika ini ialah manipulasi kaum elit terutama perwakilan massa rakyatdengan selalu menipu lewat korupsi dan kongkalikong yang mereka lakukan, sehingga rakyat merasa tidak dilibatkan dalam hal berpolitik dan bernegara. Memang dalam kenyataanya kebijakan itu harus atas dasar keputusan perwakilan, namun setidaknya rakyat harus bisa mengontrol kembali siapa dan bagaimana orang yang mereka pilih, sehingga perlu adanya keterbukaan public dalam segala ketentuan dan kebijakan yang telah diputuskan oleh sang pewakil.
Di Indonesia sendiri mempunyai perwakilan dari massa rakyat atau biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai manisfestasi dari suara-suara usaha massa rakyat, kepercayaan massa rakyat terhadap dewan perwakilan rakyat sudah tidak ada lagi, karna kebanyakan dari kasus – kasus korupsi selalu menjerat dewan perwakilan rakyat yang memang notabenenya diutus oleh massa rakyat melalui pemilihan umum, kondisi ini seharusnya menjadi pola bagimassa rakyat sebagai upaya memperjuangkan dan merubah tata aturan demokrasi, dengan cara pengontrolan dan penilaian perwakilan.Namun, kenyataan yang terjadi lebih memilukan hati,dikarenakan sebagian besar massa rakyat menganggap kebiasaan yang salah ini sebagai bentuk kekuasaan mutlak dari mereka (DPR), padahal kenyataanya merekalah yang menentukan seorang perwakilan ini untuk dijadikan kaum elit dalam hal ini DPR. Bahasa yang sering didengar ketika korupsi itu terjadi adalah ”biarkan tuhan yang menghukum mereka.” Ungkapnya. Suara – bunyi sebagian besarmassa rakyatini lebih kepada membebankan eksekusi itu kepada tuhan, tanpa ada sedikitpun usaha dengan perlawanan dan kontrol perwakilan, dan lagi – lagi revolusi yang diharapkanpun telah hilang.
Sudah saatnya massa rakyat sadar dengan perbudakan modern ini, supaya membentuk dan atau mengubah masa depan yang lebih bercahaya dengan membangkitkan gairah perlawanan dengan cara lebih mengontrol dan mengevaluasi para pewakil yang telah mereka pilih, dan sudah saatnya massa rakyat sadar akan pentingnya penyatuan gerakan perubahan untuk membuat tatanan massa rakyat yang gres tanpa perbudakan,elienasi, eksploitasi, bahkan kebohongan para elit ini.
Artikel kiriman dari Ilmidin Majid
Isi menjadi tanggung jawab pengirim.
0 Response to "Kontrol Demokrasi Perwakilan Dan Hilangnya Revolusi"
Posting Komentar