Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Kita tahu bahwa dalam kenyataannya tidak ada budaya politik yang diterapkan secara murni. Begitu juga budaya politik di Indonesia. Tipe budaya politik masyarakat Indonesia berdasarkan beberapa tokoh menyerupai berikut.

Menurut Afan Gaffar, budaya politik Indonesia mempunyai kecenderungan berikut.

1. Adanya hierarki yang tegas, menyerupai berikut.

• Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia intinya bersifat hierarkis.
• Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dengan adanya pemilahan tegas antara minoritas penguasa dan rakyat pada umumnya.
• Pihak yang membentuk semua jadwal publik, termasuk merumuskan kebijakan yakni penguasa/ pemerintah, sedangkan rakyat cenderung disisihkan dari proses politik.

2. Kecenderungan patronage (mencari perlindungan) tercermin dalam bentuk aktivitas berikut.

• Pola korelasi yang bersifat individual dan antardua individu, yaitu patron-client atau ”Bapakisme”.
• Dalam kehidupan politik, budaya politik semacam ini tampak pada sikap politisi yang lebih mencari santunan dari atas daripada menggali santunan dari basisnya (bawah).

3. Kecenderungan neopatrimonialistik yang mengandung pengertian sebagai berikut. 

Negara sudah mempunyai atribut atau kelengkapan yang sudah modern dan rasional, tetapi masih mengatakan atribut yang patrimonial, yaitu negara masih dianggap milik langsung atau kelompok langsung sehingga diperlakukan layaknya sebuah keluarga.

Itulah citra budaya politik masyarakat Indonesia. Budaya politik masyarakat Indonesia tersebut menjadikan berkembangnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu misalnya yakni pengangkatan seseorang pada jabatannya cenderung tidak berdasarkan prestasi, tetapi bergantung pada tindakan kongkalikong dan nepotisme. Padahal, peraturan ihwal pengangkatan sudah ada, namun tidak ditaati.

Selain itu, dalam budaya politik Indonesia terdapat tindakan-tindakan mempolitisasi agama yang dilakukan dengan cara-cara menyerupai berikut.

• Menggunakan ayat-ayat tertentu dari agama yang sanggup membenarkan suatu tindakan tertentu.
• Mengerahkan massa turun ke jalan, baik dalam bentuk demonstrasi atau pawai di jalanan yang istilah lainnya yakni ”tekanan dari jalanan”.

Berdasarkan dampak dari budaya politik Indonesia pada periode Orde Baru tampak terang bahwa budaya politik masyarakat Indonesia pada periode Orde Baru masih bersifat rendah. Belum adanya kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik pada beberapa tingkatan. Mereka juga belum mempunyai kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes jikalau terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak fair.

Bagaimanakah dengan budaya politik masyarakat Indonesia pada periode reformasi? Pada periode reformasi budaya politik Indonesia sudah mengalami perubahan. Tingkat kesadaran warga masyarakat terhadap partisipasi dalam perumusan kebijakan publik mulai tumbuh. Oleh sebab itu, budaya politik masyarakat Indonesia ketika ini sanggup dikatakan bertipe subjek partisipan, yaitu budaya politik yang merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis). 

Sebagai warga masyarakat sekaligus warga negara yang baik, Anda mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan budaya politik yang partisipan. Dengan demikian, akan tercipta pemerintahan yang demokratis, jujur, dan adil, bebas dari segala bentuk aktivitas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sumber http://pkn-ips.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: