Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan

Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan - Suatu pemerintahan dikatakan transparan bila dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat kebebasan anutan gosip dalam aneka macam proses kelembagaan. Berbagai gosip telah disediakan secara memadai dan gampang dimengerti sehingga sanggup dipakai sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju pada pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator.

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah dituntut bersikap terbuka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya termasuk anggaran yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh alasannya yaitu itu, mulai perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian terhadap kebijakan tersebut pemerintah dituntut bersikap terbuka dalam rangka akuntabilitas publik.

Banyak faktor penyebab penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. Faktor sistem politik yang bersifat tertutup merupakan salah satu faktor utama. Sistem politik yang tertutup tidak memungkinkan partisipasi warga negara dalam mengambil tugas terhadap kebijakan publik yang dibentuk pemerintah. Faktor lainnya yaitu sumber daya manusianya yang bersifat feodal, oportunis, dan penerapan aji mumpung. Secara umum faktor penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak

transparan sanggup dijabarkan sebagai berikut.

1. Pertama, efek kekuasaan. Dalam hal ini penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melaksanakan perbuatan menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan politiknya. Penyalahgunaan kekuasaan ini mungkin terjadi alasannya yaitu lemahnya fungsi pengawasan internal dan oleh forum perwakilan rakyat, serta terbatasnya jalan masuk masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan. Pada umumnya, pemerintah mengabaikan proses demokratisasi sehingga rakyat tidak sanggup menyalurkan aspirasi politiknya (saluran komunikasi tersumbat), timbul gejolak politik yang bermuara pada gerakan reformasi yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Akibatnya, kemungkinan besar akan terjadi peralihan kekuasaan yang menjadikan konflik, pertumpahan darah, dan dendam antarkelompok di masyarakat.
2. Kedua, faktor moralitas. Faktor ini berupa terabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber sopan santun sehingga pada kemudian hari melahirkan perbuatan tercela antara lain berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
3. Ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Faktor ini berupa sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. Selain itu, sikap ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak kepada sekelompok pengusaha besar, turut menjadi faktor penyebab utama.
4. Keempat, politik dan hukum. Dalam hal ini, sistem politik yang otoriter menimbulkan para pemimpin tidak bisa lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk duduk masalah hak warga negara di hadapan hukum. Jika penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan, secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur.

Akibat yang secara eksklusif dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan yaitu terjadinya korupsi politik, yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk laba pribadi atau kelompok. Pada masa Orde Baru korupsi politik hampir terjadi di semua tingkatan pemerinah, mulai dari pemerintahan desa hingga tingkat pusat. Negara kita dikala itu termasuk salah satu negara terkorup di dunia. Korupsi politik itu membawa akhir lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensi di aneka macam bidang kehidupan.

Jika penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan secara umum akan berdampak pada tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara, sebagaimana tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur. Secara khusus, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan juga berdampak pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, serta pertahanan keamanan. Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan sanggup dijabarkan sebagai berikut.

a. Bidang Politik

Di bidang politik, forum politik baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif tidak sanggup berfungsi optimal. Lembaga-lembaga tersebut akan sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. Bahkan, kebijakan itu sering dianggap sebagai proyek untuk memperkaya diri. Akibat kesudahannya yaitu lembagalembaga politik tersebut akan sering memutuskan kebijakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

b. Bidang Ekonomi

Akibat penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan di bidang ekonomi yaitu maraknya penggunaan “uang pelicin” dalam aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, sebagian besar aktivitas ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan memakai “dana” untuk memperlancar segala urusan. Akibatnya, aktivitas ekonomi menjadi berbelit-belit dan mahal. Investor pun menjadi enggan berinvestasi. Alasan yang mereka kemukakan alasannya yaitu banyak perizinan yang terlalu mengada-ada. Akibat kesudahannya yaitu perekonomian tidak tumbuh secara maksimal.

c. Bidang Sosial, Budaya, dan Agama

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan juga besar lengan berkuasa dalam kehidupan sosial, budaya, dan agama. Di bidangbidang tersebut akan terjadi pendewaan bahan dan sifat konsumtif. Hidup diarahkan semata-mata hanya untuk memperoleh kekayaan dan kenikmatan hidup tanpa mempedulikan moral dan sopan santun agama. Budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme pun semakin marak.

d. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan juga berakibat pada bidang pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini, terjadi ketertinggalan profesionalitas aparat, yaitu adanya ketidaksesuaian antara kualitas dengan tuntutan zaman. Komponen-komponen pertahanan keamanan bahkan sering dijadikan sebagai alat bagi penguasa untuk memperkuat kedudukannya. Akibatnya, sering terjadi konflik antara pegawanegeri keamanan dengan warga masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak adil. Akibat terlalu banyaknya konflik, pegawanegeri keamanan tidak bisa mencegah secara dini atau menangani gejolak sosial dan gangguan keamanan.

Dampak yang paling besar dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan yaitu berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, artinya suatu penyelewengan dan penggelapan terhadap uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau orang lain. Kolusi, artinya suatu kolaborasi secara diam-diam untuk maksud yang tidak terpuji atau persekongkolan antara pengusaha dengan pejabat. Nepotisme, artinya suatu kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri terutama dalam hal jabatan atau pangkat. Dengan kata lain, suatu tindakan untuk menentukan kerabat atau sanak saudara sendiri atau teman-teman terdekatnya untuk memegang atau menguasai suatu instansi atau jabatan.

Korupsi tumbuh subur terutama pada negara-negara yang menerapkan sistem politik yang cenderung tertutup, ibarat absolut, diktator, totaliter, dan otoriter. Hal ini alasannya yaitu semakin usang seseorang berkuasa, penyimpangan yang dilakukannya akan semakin menjadi-jadi. Pada pemerintahan yang tidak transparan atau tertutup, segala perencanaan dan kebijakan pemerintah lebih banyak untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan daripada untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sumber http://pkn-ips.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: