Pemerintah Mulai Fokus Bangun Madrasah

Kementerian Agama mulai mengalihkan fokus pengembangan pendidikan Islam dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) kepada pengembangan madrasah. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, dalam kurun waktu tiga tahun belakangan pihaknya sudah mengalokasikan lebih banyak porsi anggaran untuk membangun PTKIN di Indonesia.
Tahun 2017 saja, pembangunan sarana prasarana di 32 kampus PTKIN baik Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), atau Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), menelan kebutuhan anggaran hingga Rp 1,05 triliun. Sementara tahun 2018 ini, anggarannya meningkat menjadi Rp 1,3 triliun untuk membangun fasilitas pendidikan di 34 PTKIN. Seluruh anggaran bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang penerbitannya dikelola oleh Kementerian Keuangan.
"Sekarang sudah cukuplah untuk perguruan tinggi. Kita mulai desan agar SBSN ini untuk bangun madrasah. Angkanya terus diperbesar dari tahun ke tahun. Kita perkuat madrasah kita," jelas Lukman di Padang, Jumat (23/3).

Menurut catatan Kementerian Agama, idealnya ada renovasi untuk 8.000 ruang kelas madrasah setiap tahunnya. Angka ini cukup beralasan lantaran masih banyak ditemui ruang kelas madrasah yang rusak dan kurang memadai untuk aktivitas belajar mengajar. Sayangnya, hingga 2017 lalu anggaran yang dialokasikan baru menutup 10 persen kebutuhan renovasi kelas di madrasah.
Lukman memiliki alasan sendiri mengapa madrasah menjadi fokus pembangunan pendidikan Islam selanjutnya. Menurutnya, madrasah erat kaitannya dengan pondok pesantren. Cukup banyak pondok pesantren juga memiliki madrasah yang memberikan pendidikan formal. Artinya, penguatan madrasah juga sejalan dengan penguatan pondok pesantren yang ada di Indonesia.
"Karena nyaris semua ponpes kita juga kelola madrasah. Ini yang sedang kami lakukan. Bangun madrasah, bangun pesantrennya," kata Lukman.
Di samping itu, Kementerian Agama juga mematangkan rencana pemekaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menjadid tiga Ditjen baru. Ketiganya adalah Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Keagamaan, Direktorat Jenderal Madrasah Pembangunan Islam, dan Direktorat Jenderal Pesantren. Lukman memandang,langkah ini perlu dilakukan karena tugas yang dijalankan masing-masing direktorat cukup luas.

"Tidak cukup lagi diurus satu direktorat, namun madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi harus diurus Dirjen sendiri. Karena spektrum urusannya sangat luas," jelas dia.

Republika.co.id
Sumber http://indrabayang.blogspot.com

Share this post

Berlangganan update artikel terbaru via email: