Pengertian Pemisahan Kekuasaan
Dalam konstitusi dan praktek pemisahan kekuasaan di banyak sekali negara, terdapat banyak sekali pemahaman perihal “pemisahan kekuasaan”, oleh lantaran itu ditemukan pengunaan terminologi “pemisahan kekuasaan” atau “ pembagian kekuasaan” saat konsep pemisahan kekuasaan itu diterapkan secara konkrit pada suatu negara. Karena itu benar jikalau Marshall menyatakan bahwa :
The phrase ‘separation of powers’ is, however, one of the most confusing in the vocabulary of political and constitutional thought. It has been used with varying implication by historians and political scientists.”
(ungkapan pemisahan kekuasaan merupakan salah satu yang paling membinggungkan di dalam kosakata pemikiran politik dan konstitusional. Ungkapan pemisahan kekuasaan tersebut telah dipakai dengan banyak sekali implikasi oleh para sejarawan dan ilmuwan politik.)
Pengertian lain dari pemisahan kekuasaan, bahwa pemisahan acara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tidak sanggup dibedakan secara tajam yang satu dari yang lainnya.
Menurut Marshall, untuk melihat sistem pemisahan kekuasaan yang dianut oleh suatu negara. Maksudna bahwa perbedaan konsep legislatif, konsep eksekutif, dan konsep yudikatif merupakan hal penting untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pemisahan kekuasaan. Oleh lantaran konsep eksekutif, legislatif, dan yudikatif ternyata memiliki perbedaan-perbedaan aplikasi dalam banyak sekali konstitusi.
Sumber rangkuman:
Bahan Mata Kuliah Hukum Tata Negara Dipakai Dalam Lingkungan Sendiri, Oleh : Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH dan Andi Abidin. R SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Tahun anutan 2011. 52-55.
Referensi :
Geoffrey Marshall, Constitutional Theory, London, Oxford University Press, 1971, hlm. 27.
Wallahu a'lam..
Sumber http://annisawally0208.blogspot.com
0 Response to "Pengertian Pemisahan Kekuasaan"
Posting Komentar