Isi Perjanjian Renville : Latar Belakang, Hasil, Dampak, Sejarah (Lengkap)
Perjanjian Renville – Perjanjian Renville merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Republic of Indonesia dengan Belanda, tepatnya terjadi pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Dalam sejarah sendiri perjanjian ini sangatlah merugikan bagi Indonesia, dimana terdapat beberapa poin yang dapat memecah belah Negara Republik Indonesia.
Oleh karena itu adanya Perjanjian Renville membuat banyak belah pihak tidak menyetujuinya, bahkan masyarakat Republic of Indonesia juga tidak setuju dengan langkah pemerintah Republic of Indonesia dalam melakukan perjanjian dengan Belanda. Beragam polemik dan konflik mulai bermunculan atas adanya Perjanjian Renville tersebut.
Latar Belakang Perjanjian Renville
Perjanjian Renville digelar pada tahun 1947 sampai 1948 yang dilakukan oleh Republic of Indonesia dengan Belanda, dimana perjanjian ini memuat beberapa hal penting karena adanya perbedaan pendapat antara Republic of Indonesia dan juga Belanda. Di saat yang sama dalam perjanjian ini Belanda bermaksud untuk memecah Republik Republic of Indonesia menjadi beberapa bagian.
Alasan Belanda ingin memecah Negara Republic of Indonesia adalah agar Belanda dapat menguasai beberapa wilayah Indonesia, tentu saja hal tersebut sangat merugikan bagi bangsa Indonesia. Apalagi hanya sedikit wilayah saja yang diakui Belanda sebagai daerah Republik Indonesia, hal ini membuat kondisi dan konflik semakin panas antara Republic of Indonesia dengan Belanda.
Akhirnya dengan adanya PBB sebagai pihak netral membuat perjanjian antara Republic of Indonesia dengan Belanda, tepatnya di kapal USS Reville milik Amerika serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta.
Landasan Munculnya Perjanjian Renville
Munculnya Perjanjian Renville bertepatan dengan berakhirnya Perjanjian Linggarjati pada tanggal xx Juli 1947, sehingga pada tanggal 21 Belanda mulai menyerang Republic of Indonesia kembali dan biasa disebut dengan Agresi militer Belanda 1. Adanya serangan ini membuat Republic of Indonesia mengalami tekanan di beberapa wilayah, terutama wilayah di luar sistem pemerintahan yang terletak di Yogyakarta.
Selain itu terdapat landasan lain yang membuat Belanda menyerang Indonesia, hal itu adalah tidak sesuaikan kesepakatan atau Perjanjian Linggarjati yang telah dibuat dahulu. Disini Belanda ingin membuat Republic of Indonesia menjadi negara federasi, tentu saja keinginan Belanda ditolak keras oleh pihak Republic of Indonesia dan terjadi pertikaian di beberapa wilayah.
Pihak yang Terlibat
1. Indonesia
Dalam Perjanjian Renville terdapat beberapa negara dan tokoh yang terlibat, pihak pertama datang dari Negara Republic of Indonesia yang diwakili oleh Amir Syarifuddin sebagai ketua dan Ali Sastroamijoyo sebagai wakil ketua. Bukan hanya itu saja masih terdapat beberapa petinggi lain dan juga puluhan penasihat yang ikut dalam Perjanjian Renville tersebut.
Banyaknya perwakilan dari Republic of Indonesia ini bukanlah tanpa alasan, namun diperuntukkan agar Republic of Indonesia tidak mengalami kerugian besar dalam perjanjian tersebut. Mengingat Belanda selalu memiliki siasat yang buruk dan terus berkeinginan besar dalam menguasai Indonesia.
2. Belanda
Pihak selanjutnya yang terlibat tentu saja dari pihak Belanda, dimana Belanda memberikan perundingan ini kepada tokoh yang berasal dari Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut biasa disebut dengan pengkhianat Indonesia, hal itu disebabkan karena mereka merupakan tokoh yang berpihak dengan Belanda dan berupaya memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Tokoh yang berkhianat dan ikut di perjanjian ini antara lain R. Abdul Kadir sebagai ketua, Mr. Hal Vredenburg sebagai wakil ketua, dan beberapa tokoh penting dari yang lahir di Republic of Indonesia namun memilih berpihak kepada Belanda.
Belanda menggunakan tokoh-tokoh asli dari Republic of Indonesia ini beralasan untuk membuat dunia tertipu, dimana Belanda ingin menunjukkan bahwa mereka telah memiliki pengaruh besar terhadap Republic of Indonesia dan tidak dapat dipisahkan lagi. Adanya penggunaan tokoh tersebut menjadi pukulan yang sangat besar terhadap Negara Republic of Indonesia dalam Perjanjian Renville.
3. PBB
Perjanjian Renville dibuat agar Republic of Indonesia dan Belanda bisa membuat kesepakatan, dimana kedua negara ini dipertemukan dan yang menjadi penengah dalam perjanjian tersebut datang dari pihak PBB. Tepatnya Frank Graham yang berbangsa Amerika serikat sebagai ketua, hal ini sangat masuk akal mengingat Amerika serikat diakui sebagau negara paling disegani di Eropa maupun Asia.
Selain itu terdapat tokoh delegasi Richard Kiry dari Commonwealth of Australia dan Paul Van Zeeland dari Belgia. Disini Richard Kiry sebagai delegasi dari Republic of Indonesia sedangkan Paul sebagai delegasi dari Pihak Belanda.
Isi Perjanjian Renville
1. Belanda Hanya Mengakui Beberapa Daerah Sebagai Republik Indonesia
Dalam Perjanjian Renville terdapat beberapa kesepakatan antara Republic of Indonesia dengan Belanda, isi perjanjian yang pertama adalah diakuinya Republic of Indonesia sebagai negara yang merdeka. Namun Belanda hanya mengakui beberapa wilayah saja yang termasuk ke dalam NKRI, wilayah tersebut yaitu Yogyakarta, Jawa tengah, dan juga Sumatra.
Sedangkan di luar wilayah tersebut masih tidak diakui sebagai Negara Indonesia, dimana tentara Belanda tetap akan berada di daerah-daerah seperti Jawa barat, Jawa timur, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Adanya wilayah yang masih belum diakui ini tentu saja menjadi salah satu kerugian yang diterima Indonesia, hal ini karena akan munculnya beragam konflik internal ataupun eksternal.
2. Terbentuknya Garis Demarkasi
Isi dari Perjanjian Renville yang kedua adalah soal terbentuknya garis Demarkasi, garis ini sendiri merupakan garis yang memisahkan antara wilayah Belanda dan wilayah Indonesia. Disini Republic of Indonesia tidak boleh ikut campur terhadap daerah dil luar Demarkasinya, sehingga hal ini membuat Belanda lebih leluasa dalam memerintah daerah jajahannya.
Kerugian terbesar yang diterima oleh NKRI adalah garis demarkasi ini, disini Republic of Indonesia hanya bisa diam dengan Belanda yang masih menguasai beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan semua tokoh atau TNI harus menaati garis demarkasi ini dan tidak boleh masuk ke dalam daerah tersebut.
3. Republik Republic of Indonesia Serikat
Belanda hanya akan mengakui kedaulatan Republic of Indonesia saat Republic of Indonesia menjadi negara serikat, hal ini tentunya sangat berbeda dengan tujuan dan misi dari Negara Republic of Indonesia itu sendiri. Namun mau tidak mau Republic of Indonesia harus mematuhinya agar perang tidak pecah, akhirnya Republic of Indonesia menjadi negara serikat walaupun hanya untuk sementara.
Belanda mendesak Republic of Indonesia agar segera membuat konstituante negara RIS dalam jangka waktu half dozen bulan sampai 1 tahun. Sebelum Republic of Indonesia menjadi negara serikat, Belanda akan tetap berdaulat atas wilayah-wilayah kekuasaan Belanda yang ada di Indonesia.
Bahkan rencana pemilihan umum telah dibuat oleh Belanda untuk menekan Republic of Indonesia supaya segera melakukan pemilihan dalam pembentukan konstituante RIS. Namun hal ini ditentang oleh Republic of Indonesia dan Republic of Indonesia hanya membentuk negara serikat sementara saja, hal itu dilakukan dalam memenuhi isi Perjanjian Renville yang telah dilakukan dan disetujui oleh kedua pihak tersebut.
4. TNI Harus Ditarik Mundur dari Jawa Barat dan Jawa Timur
Perjanjian Renville yang terakhir adalah penarikan TNI dari wilayah yang tidak diakui oleh Belanda sebagai Republik Indonesia, beberapa diantaranya adalah pasukan TNI yang ada di Jawa barat dan juga Jawa Timur. Disini TNI tidak diperbolehkan untuk tinggal di daerah di luar wilayah yang diakui, hal ini menjadikan pengawasan terhadap daerah tersebut menjadi sangat lemah.
Banyak masyarakat dan juga TNI sendiri yang tidak setuju dengan keputusan ini, karena mereka tahu bahwa penarikan TNI akan berimbas sangat buruk bagi Indonesia. Apalagi daerah Jawa Barat dan Jawa Timur merupakan daerah atau wilayah yang sangat berperan penting terhadap sistem pemerintahan atau pusat perdagangan.
Keadaan Pasca Perjanjian Renville
1. TNI Mundur ke Jawa Tengah dan Yogyakarta
Setelah Perjanjian Renville selesai dan ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 1948, terdapat beberapa hal yang terjadi setelah perjanjian tersebut selesai dilakukan. Pertama Republic of Indonesia mulai menarik TNI di daerah demarkasi Belanda ke Jawa tengah dan juga Yogyakarta, terutama TNI yang tersebar di kawasan Jawa barat dan juga Jawa timur.
Penarikan TNI tersebut sesuai dengan Perjanjian Renville yang menyatakan TNI harus ditarik dari wilayah selain daerah Republik Indonesia. Seperti sudah diduga sebelumnya penarikan TNI dari daerah tersebut mengakibatkan konflik dan gejolak yang sangat besar di Indonesia.
Dengan adanya hal tersebut mulai banyak isu tentang keruntuhan NKRI dan mulai muncul beberapa paham seperti negara Republik Islam Indonesia. Karena gejolak yang semakin memuncak akhirnya keluarlah surat siasat 1 yang berisikan perintah Jenderal Sudirman agar TNI kembali ke daerahnya masing-masing dan bergerilya di daerah tersebut.
2. Kabinet Amir Syafiruddin Lengser
Dampak buruk yang diterima oleh Republic of Indonesia selanjutnya adalah lengsernya kabinet Amir Syafiruddin, hal tersebut terjadi karena beliau dinilai tidak bagus dalam memerintah. Sehingga banyak juga yang mengatakan bahwa Amir Syafiruddin sama saja dengan menjual Republic of Indonesia kepada Belanda.
Dengan tekanan yang semakin memuncak akhirnya Kabinet Amir Syafiruddin lengser, lengsernya kabinet ini menjadikan sebuah kekosongan yang sangat vital bagi Indonesia. Banyak hal yang terjadi di luar kendali dan pemerintah semakin sulit mengendalikan pemerintahan di Indonesia.
3. Ekonomi Memburuk
Dengan ditariknya TNI dari wilayah penting Republic of Indonesia dan lengsernya Kabinet Amir Syafiruddin, membuat kekacauan ekonomi di Republic of Indonesia semakin meraja lela. Ditambah dengan Belanda yang memblokade jalur perdagangan luar negeri membuat Republic of Indonesia semakin terpuruk.
Bukan hanya sektor makanan saja namun Belanda Memblokade seluruh perdagangan yang ada, tak terkecuali dengan perdagangan senjata TNI. Adanya blokade ini membuat Republic of Indonesia menjadi kekurangan senjata dan kekuatan militer semakin melemah.
Siasat demi siasat dibuat oleh Belanda untuk menjatuhkan NKRI setelah Perjanjian Renville ini, Republic of Indonesia tentu saja tidak bisa diam saja menghadapi berbagai tekanan dari Belanda. Muncullah beragam surat siasat yang dibuat oleh Ir. Soekarno dan Jenderal Sudirman untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa Republic of Indonesia setelah Perjanjian Renville tersebut dibuat.
Keuntungan Perjanjian Renville Bagi Indonesia
1. Republic of Indonesia Memiliki Kedudukan yang Sama Dengan Belanda
Perjanjian Renville memang menimbulkan banyak sekali konflik secara internal dan juga eksternal, namun di sisi lain perjanjian ini masih memberikan Republic of Indonesia beberapa keuntungan. Salah satunya adalah diakuinya Republic of Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memiliki kedudukan yang sama dengan Negara Belanda.
Tentu saja adanya persamaan kedudukan ini membuat Republic of Indonesia selangkah lebih maju, baik dari masyarakat sendiri bahkan dunia mulai tahu bahwa Republic of Indonesia layak disebut sebuah negara. Langkah awal ini merupakan langkah yang sangat bagus untuk kemajuan Republic of Indonesia dalam membuat negara yang berdaulat.
Hasilnya Banyak negara di dunia mulai mengakui Republic of Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, banyak juga yang memberikan bantuan berupa makanan, pakaian, hingga obat-obatan. Langkah yang sangat bagus ini tidak di sia-siakan oleh Indonesia, sehingga Republic of Indonesia mulai menciptakan kerja sama dengan negara-negara tetangga.
2. Pengamanan TNI di Daerah Belanda
Keuntungan Perjanjian Renville yang berikutnya adalah pengamanan TNI di daerah Belanda, dengan penarikan TNI membuat banyak tentara bisa selamat dari pihak Belanda. Walaupun akhirnya Jenderal Sudirman memerintahkan untuk kembali ke daerah asalnya dan melakukan gerilya, namun dengan penarikan sementara ini bisa menyelamatkan banyak TNI di daerah Belanda tersebut.
Pada saat itu di daerah kekuasaan Belanda banyak sekali tentara Republic of Indonesia yang tertangkap dan terancam bahaya, dengan adanya Perjanjian Renville tersebut membuat Belanda harus melepaskan TNI dalam keadaan selamat dan tidak ada ancaman apapun.
Keuntungan yang sangat besar ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia, dimana TNI patuh dengan perintah dan mulai mundur ke Jawa tengah dan Yogyakarta. Dengan mundurnya TNI membuat gerilya setelah surat siasat 1 dikeluarkan bisa dilakukan lebih maksimal oleh TNI.
Kerugian Perjanjian Renville Bagi Indonesia
1. Wilayah Republic of Indonesia Semakin Sempit
Perjanjian Renville memang memiliki keuntungan yang sangat bagus bagi Republic of Indonesia untuk ke depannya, namun hal ini tertutupi dengan banyaknya kerugian yang dialami baik dari segi materi maupun kemunduran pemerintahan. Salah satu kerugian tersebut adalah wilayah Republic of Indonesia semakin sempit, karena hanya tersisa Jawa tengah, Yogyakarta, dan juga Sumatra.
Dengan wilayah yang sangat kecil ini membuat Republic of Indonesia mengalami kesusahan dalam melancarkan berbagai rencana mengusir Belanda, selain itu banyak wilayah penting malahan direbut oleh Belanda seperti Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat distribusi dari luar negeri.
2. Mempermudah Belanda Untuk Memblokade Ekonomi
Kerugian yang selanjutnya adalah blokade Belanda yang semakin parah, bukan hanya senjata militer saja namun pakaian, makanan, bahkan obat-obatan semakin sulit untuk didapatkan melalui luar negeri. Hal ini berimbas pada menurunnya segala aspek di Republic of Indonesia terutama aspek ekonomi.
Namun pada akhirnya terdapat beberapa negara yang mau untuk bekerja sama dengan Indonesia, caranya adalah dengan bertukar antara kebutuhan Republic of Indonesia dengan bahan pertanian di Indonesia. Walaupun terdengar sederhana namun hal ini memberikan bantuan yang sangat besar pada Republic of Indonesia di waktu Itu.
3. Kacaunya Pemerintahan
Kacaunya pemerintahan adalah kerugian yang diterima oleh Republic of Indonesia selanjutnya, dimana dalam sektor pemerintahan Republic of Indonesia mengalami kemunduran yang sangat parah. Mulai dari lengsernya kabinet hingga menurunnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah pada waktu itu, bahkan banyak yang mengatakan bahwa Republic of Indonesia akan segera runtuh.
Oleh karena itu lagi-lagi Ir. Soekarno mengeluarkan surat perintah yang berisi tentang solusi mengatasi hal tersebut, dengan adanya surat tersebut membuat pemerintahan menjadi stabil dan Republic of Indonesia bisa merancang strategi lagi untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh Belanda.
4. Belanda Berencana Memecah Republik Republic of Indonesia Menjadi Beberapa Negara
Perjanjian Renville menjadi kesempatan yang sangat bagus bagi Belanda, dimana Belanda berencana untuk memecah belan NKRI. Oleh karena itulah di dalam isi perjanjian terdapat pembagian wilayah Republic of Indonesia dengan wilayah kekuasaan Belanda, hal ini didasari untuk mempermudah Belanda dalam memecah Negara Indonesia.
Negara Kesatuan Republik Republic of Indonesia akan dipecah Belanda menjadi RIS, Kalimantan Barat, Negara Madura, Negara Sumatra Timur, dan Negara Jawa Timur. Bahkan Belanda sudah membuat rancangan tersebut menjadi sebuah negara boneka atau palsu, hal ini bertujuan untuk membuat Republic of Indonesia semakin tertekan dan terpecah belah.
Perjanjian Renville merupakan salah satu perjanjian yang dibuat antara Republic of Indonesia dan Belanda, memang pada umumnya beragam perjanjian berguna untuk menekan peperangan antara kedua negara ini. Dimana Belanda terus berupaya memecah Indonesia, namun Republic of Indonesia tetap satu dan tidak bisa dipecah walaupun Belanda sudah melakukan beragam cara.
Sumber https://olympics30.comBoleh re-create paste, tapi jangan lupa cantumkan sumber. Terimakasih
0 Response to "Isi Perjanjian Renville : Latar Belakang, Hasil, Dampak, Sejarah (Lengkap)"
Posting Komentar