Kontribusi Ilmu Ekonomi Pendidikan Dalam Membuatkan Penerima Asuh Untuk Menjadi Biro Pembangunan
Pendahuluan
Saat ini, ditengah suasana kehidupan bangsa yang belum bisa keluar dari krisis, di tengah upaya penegakan aturan yang terseok-seok, ditengah kecenderungan degradasi sopan santun melandasi bangsa ini, khususnya sebagian generasi muda, serta di tengah kepungan imbas kehidupan global; lantas orang berpaling kepada pentingnya pendidikan.
Didunia ini tidak ada masyarakat insan yang tidak mengenal forum maupun acara pendidikan yang mempersiapkan generasi mudanya untuk memainkan peran-peran sosial dan mengikuti keadaan dengan lingkungan secara aktif (Budhisantoso, 1992:2). Dimanapun masyarakat itu berada dan betapapun sederhananya kehidupan mereka, pendidikan telah dikenal sebagai forum sosial yang penting dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan masa depan.
Perkembangan pendidikan cukup umur ini menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama dalam rangka menghadapi tantangan daya saing nasional maupun internasional yang semakin tinggi. Tantangan pendidikan pada era industrialisasi, teknologi dan globalisasi menimbulkan terjadinya gap antara lulusan forum pendidikan dengan dunia usaha. Ini sanggup dilihat dari lulusan forum pendidikan yang belum siap menjadi tenaga hebat yang profesional yang mempunyai karakteristik khusus dalam setiap bidangnya.
Belum terjadinya keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia perjuangan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pendidikan yang jauh ketinggalan dari perkembangan dunia, maka perlu dibentuk terobosan gres sanggup mengembalikan forum pendidikan pada rel semestinya, sehingga fungsi dan tujuan pendidikan sanggup dinikmati oleh masyarakat pengguna jasa hasil pendidikan.
Dunia pendidikan di Indonesia telah mengalami aneka macam perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan usang yang tidak akomodatif digantikan dengan kebijakan-kebijakan gres yang sanggup menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan.
Lantas timbul pertanyaan mungkinkah sektor pendidikan di negara kita diserahkan sepenuhnya kepada pasar yang bergerak berdasarkan hukum seruan dan penarawan? Kemudian dapatkah sektor pendidikan ini mengikuti ajaran-ajaran utama Mazhab Marjinalis?. Inilah kajian ilmu ekonomi pendidikan yang diharapkan membawa perubahan dalam dunia pendidikan untuk membuat akseptor didik sebagai biro pembangunan.
Ilmu Ekonomi Pendidikan dan Pembelajaran
Walaupun lebih lambat kemunculannya dibanding dengan lapangan studi yang lain dalam ilmu ekonomi, ekonomi pendidikan atau ‘education economics’ atau ‘economics of education’ tumbuh dan berkembang pesat secara berdikari dengan memusatkan perhatiannya pada investasi sumber daya manusia.
Definisi mengenai ilmu ekonomi pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Komaruddin Sastradipoera (2004) yang menyatakan bahwa : “Ilmu ekonomi pendidikan ialah suatu ilmu yang mengkaji bagaimana manusia, baik secara perseorangan maupun sebagai anggota masayrakat, membuat keputusan untuk memakai sumber daya pembangunan supaya sanggup menghasilkan pelbagai bentuk pembelajaran yang sanggup berbagi akseptor didik menjadi biro pembangunan sehingga mereka bisa mensugesti dan membawa perubahan sosial.”
Berdasarkan definisi di atas, sanggup disimpulkan bahwa ilmu ekonomi pendidikan berupaya untuk menawarkan motivasi kepada insan sebagai individu maupun anggota masyarakat supaya memakai sumberdaya pembangunan dalam rangka membuat aneka macam bentuk pembelajaran yang sanggup berbagi akseptor didik untuk menjadi biro pembangunan dan membawa perubahan sosial.
Sementara itu subyek pengamatan dalam ekonomi pendidikan teridiri dari dua hal yang berbeda tetapi berhubungan, yaitu: Analisis atas nilai hemat pendidikan dan Analisis atas aspek hemat institusi pendidikan. Yang pertama berkepentingan dengan dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam hal produktivitas tenaga kerja, mobilitas penempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Sedangkan yang kedua lebih berkepentingan dengan efisiensi internal institusi pendidikan dan implikasi finansial dari biaya pendidikan.
Analisis aspek hemat institusi pendidikan menitikberatkan perhatian pada efisiensi internal institusi pendidikan dan implikasi finansial dari biaya yang dipakai untuk pengelolaan pendidikan. Kemudian apakah sektor pendidikan di negara kita diserahkan sepenuhnya kepada pasar yang bergerak berdasarkan hukum seruan dan penarawan? Hal ini sanggup kita lihat dalam uraian berikut ini.
Hukum Permintaan (the law of downward-slopong demand) “Bilamana harga suatu benda dinaikan, maka jumlah benda yang diminta akan berkurang” atau bilamana suatu benda ditawarkan dalam jumlah lebih banyak di pasar, maka benda tersebut hanya sanggup dijual dengan harga yang lebih rendah.(Winardi, 1995:347).
Teori tersebut mengisyaratkan terhadap sektor pendidikan di Indonesia, semakin banyaknya lulusan forum pendidikan di Indonesia akan menimbulkan semakin sedikitnya seruan lulusan forum pendidikan terhadap dunia kerja. Hal ini disebabkan lulusan forum pendidikan yang belum siap menjadi tenaga hebat yang profesional yang mempunyai karakteristik khusus dalam setiap bidangnya. Sehingga belum terjadinya keselarasan antara dunia pendidikan dan dunia perjuangan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pendidikan yang jauh ketinggalan dari perkembangan dunia.
Untuk itu dibutuhkan adanya upaya bagaimana membuat pembelajaran yang sanggup peningkatkan kreatifitas dan aktifitas akseptor didik supaya menjadi biro pembangunan. Pembelajaran (learning) ialah acara pendidikan dengan cara terprogram, dalam desain intruksional untuk membuat suatu kondisi aman yang mendorong akseptor didik mencar ilmu dengan aktif dan kritis. Pembangunan kurikulum yang sanggup menopang tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan, sebagaimana diungkapkan oleh Komaruddin Sastradipoera (2004) terdapat tiga jenis kurikulum yang sanggup dikembangkan yaitu kurikulum humanistik, rekontruksional dan sintesis. Kurikulum humanistik mengharapkan akseptor didik memahami bagaimana kurikulum itu dipakai menjadi perangkat yang efektif sebagai biro pembangunan di masyarakat sekitar. Kurikulum rekontruksional bertugas untuk mengantarkan akseptor didik untuk menjadi biro pembangunan (agen yang membawa perubahan sosial). Sementara perkembangan kebudayaan mempunyai abjad evolusivistik, maka pendidikan hendaknya sanggup menghasilkan konsep kurikulum sintesis. Kemudian kurikulum humanistik ini akan terwujud apabila kurikulum rekontruksi sosial dan kurikulum humanistic ini dipadukan. Oleh lantaran itu kurikulum sintesis dilakukan melalui pendekatan konstigental atau situasional.
Dengan dilaksanakannya pembangunan kurikulum tersebut diharapkan sanggup membuat aneka macam pembelajaran akseptor didik yang kreatif, produktif dan dinamis sehingga menjadi biro pembangunan.
Kebijaksanaan Manajemen Pendidikan
Perkembangan manajemen sangat erat kaitannya dengan perkembangan manajemen di negara-negara maju sebagai jawaban revolusi industri. Kebutuhan industri yang mengharapkan keuntungan (keuntungan yang banyak) menuntut perbaikan dan peningkatan kerja (kinerja) melalui aneka macam studi.
Manajemen pendidikan mencakup empat hal pokok, yaitu perencanaan pendidikan, pengorganisasian pendidikan, penggiatan pendidikan, dan pengendalian atau pengawasan pendidikan. Secara umum terdapat sepuluh komponen utama pendidikan, yaitu: akseptor didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, paket instrusi pendidikan, metode pengajaran (dalam proses mencar ilmu mengajar), kurikulum pendidikan, alat aba-aba & alat penolong instruksi, akomodasi pendidikan, anggaran pendidikan, dan penilaian pendidikan. (Soebagio Atmodiwirio, 2000)
Perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan, supaya sanggup terealisasi proses mencar ilmu mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai target keluaran pendidikan menyerupai yang diharapkan. Pengorganisasian pendidikan ditujukan untuk menghimpun semua potensi komponen pendidikan dalam suatu organisasi yang sinergis untuk sanggup menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Penggiatan pendidikan ialah pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan dan diawaki oleh organisasi penyelenggara pendidikan dengan memparhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam perencanaan dalam rangka mencapai hasil keluaran pendidikan yang optimal. Pengendalian pendidikan dimaksudkan untuk menjaga supaya penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan semua komponen pendidikan digerakkan secara sinergis dalam proses yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam sasaran-sasaran menghasilkan keluaran secara optimal menyerupai yang telah ditetapkan dalam perencanaan pendidikan.
Model tersebut di atas menekankan kepada manajemen proses institusional. Institusi termasuk pendidikan, menghasilkan produksi atau jasa melalui proses-proses pendidikan dan manajemen fungsional-silang (‘cross sectional’). Efektifitas ditentukan oleh kemampuan proses fungsional silang tersebut yang memfokuskan kepada klien (‘customer’), perbaikan mutu berkelanjutan, dan mengimplementasikan seni manajemen yang menghasilkan pembelajaran dan pengembangan anak didik, dan kemampuan adminstrasi yang mantap. Hal yang fundamental dalam manajemen proses institusional adalah:
Setiap orang menciptakan/menghasilkan sesuatu jasa atau produk semua jasa atau produk dihasilkan oleh suatu proses atau rangkaian proses-proses tiap jasa atau produk dibentuk untuk seseorang semua proses mempunyai pemasoknya masing-masing Dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan, interaksi dan interrelasi sepuluh komponen pendidikan merupakan suatu proses yang akan menghasilkan keluaran pendidikan yang diharapkan.
Perubahan dari sektor manufaktur ke sektor pelayanan, bukan saja menyangkut jenis pekerjaan yang dibutuhkan, tetapi akan mengubah kepemimpinan konvensional menjadi kepemimpinan pelayanan. Kepemimpinan pelayanan menekankan kepada semakin meningkatnya pelayanan kepada orang lain sebuah cara pendekatan holistic kepada pekerjaan, rasa kemasyarakatan dan kebersamaan pembuat keputusan.
Ilmu Ekonomi Pendidikan dalam memecahkan Pengangguran
Bruce Herrick, yang dikutip oleh Prijono Tjipto Herianto (1982:243) mengemukakan 3 alasan untuk menyidik problem pengangguran :
1. Pengangguran berarti kerugian keluaran untuk masyarakat secara keseluruhan. Di negara-negara miskin, pemakaian sepenuhnya sumber daya, termasuk tenaga kerja sepertinya lebih disukai untuk menaikan keluaran.
2. Pengangguran menimbulkan kerugian pendapatan bagi para penganggur. Di negara berpenghasilan rrendah tunjangan pengangguran sanggup dikatakan tidak ada, kerugian pendapatan berarti kehilangan fisik besar yang tidak dikenal dalam masyarakat makmur.
3. Hilangnya status atau rasa sejahtera yang disebabkan oleh pengangguran. Yang ciri-cirinya rasa prustasi para pencari kerja yang tak sanggup memperoleh jenis pekerjaan atau komplemen yang mereka anggap beralasan atau sanggup diharapkan oleh pendidikan mereka.
Sedangkan W. Athur Lewis, dalam bukunya yang berjudul ekonomi pembangunan menafsirkan pengukuran pengangguran sebagai hasil pembangunan dinilai rendah. Kepercayaan terkenal bahwa pengangguran itu disebabkan oleh tidak adanya pembangunan dan niscaya akan berkurang dengan adanya pembangunan, terang tanpa dasar sama sekali. Sebaliknya pembangunan itu sendiri dalam satu hal ialah penyebab utama dari pengangguran lantaran pembangunan sendirilah yang membuka kesenjangan diantara penghasilan tradisional dan penghasilan modern, mengubah pengangguran terselubung menjadi pengangguran terbuka dalam mempercepat pertumbuhan penduduk.
Berbagai problem dihadapi dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja, terutama berkaitan erat dengan permasalahan struktural dan konjungtural perekonomian Indonesia. Masalah struktural mensugesti peningkatan kesempatan kerja dari sisi penawaran, lantaran berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Adanya fluktuasi di sekitar pertumbuhan ekonomi lantaran situasi perekonomian secara makro mensugesti ketenagakerjaan dari sisi permintaan.
Kenyataan ini memperlihatkan bahwa di satu pihak kebutuhan tenaga kerja terampil golongan menengah dan keahlian sarjana masih belum teratasi sementara penawaran kelas tenagakerja tersebut justru berlebih. Besar kemungkinan ini disebabkan adanya gap yang serius antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Karena itu sangat mendesak perencanaan tenagakerja yang mengaitkan dunia pendidikan dan pasar kerja. Kurang berkembangnya informasi pasar tenagakerja menimbulkan kesenjangan seruan dan penawaran tenagakerja.
Masih adanya lowongan kerja yang tidak terisi ini besar kemungkinan disebabkan dua hal. Pertama, kualitas penawaran tenagakerja tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kedua, kurang rapinya kemudian lintas informasi seruan dan penawaran tenagakerja.
Menyangkut perkembangan di sektor formal dan informal. Bagaimanapun juga eksistensi sektor informal tidak sanggup diabaikan, bahkan dalam kelesuan ekonomi sektor informal berfungsi sebagai "katup pengaman" menampung ledakan penduduk yang masuk pasar kerja. Sektor informal telah menawarkan donasi yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Ada beberapa permasalahan utama dalam sektor informal ini. Pertama menyangkut kualitas sumberdaya manusia. Kedua tingkat produktivitas di sektor informal lebih rendah daripada sektor formal, sehingga pertambahan kesempatan kerja gres di sektor informal tidak sanggup meningkatkan produktivitas. Sebaliknya justru sanggup menurunkan tingkat produktivitas.
Di samping itu, kurangnya pinjaman baik dari segi penataan aturan-aturan yang seringkali merugikan sektor ini, maupun pinjaman finansial dalam membuka peluang ekspansi di sektor informal menimbulkan sektor ini kurang berkembang. Melihat problem di atas kiranya perlu diupayakan keserasian pengembangan kerjasama sektor formal dengan informal. Strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kualitas SDM akan banyak membantu pekerja di sektor informal dalam memperluas pilihan usahanya.
Infrastruktur pendidikan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di perkotaan di Indonesia lebih baik daripada di pedesaan. Hal ini terlihat dari out put pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tidak seimbangnya antara jumlah out put pendidikan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia menimbulkan problem sosial yang kompleks. Contoh banyaknya lulusan akademi tinggi termasuk juga sekolah menengah kejuruan (SMK) yang setiap tahun terus bertambah di lain pihak jumlah lapangan kerja terbatas bahkan yang sudah bekerja pun di PHK lantaran perusahaan pailit. Untuk mengatasinya harus diupayakan membuka lapangan kerja gres terutama di daerah-daerah yang kaya sumber alam. Permasalahan lain dari segi kualitas banyak para lulusan yang tidak bisa bekerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja, untuk itu para lulusan perlu dibekali dengan kompetensi-kompetensi yang memungkinkan mereka sanggup diterima sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan lebih jauh lagi mereka sanggup membuka lapangan kerja baru.
Mengatasi problem peningkatan kesempatan kerja ini tidak cukup hanya dengan instrumen-instrumen kebijakan makro, tetapi juga membutuhkan adanya perencanaan ketenagakerjaan yang komprehensif dan integral antara struktur pasar kerja, peningkatan pendidikan dan training serta instrumen kebijakan di sektor ekonomi dan keuangan.
Pada dasarnya perencanaan tenaga kerja mengandung dua penekanan. Di satu pihak, memuat asumsi kebutuhan tenaga kerja untuk aneka macam sektor, waktu dan keahlian tertentu. Di pihak lain, memuat strategi, cara dan langkah-langkah pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, baik melalui sistim pendidikan maupun melalui program-program latihan.
Manakala kita amati secara cermat kondisi ketenagakerjaan Indonesia, maka memasuki kala ke-21, masalah-masalah struktural yang menjadi hambatan utama dalam upaya peningkatan kesempatan kerja berkisar pada kuantitas dan kualitas angkatan kerja. Khususnya dimensi kualitas, sepertinya perlu menerima pembenahan serius.
Penguasaan dan penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan ialah tidak terelakkan bila Indonesia berkeinginan sejajar dengan negara-negara maju. Ini hanya mungkin terwujud jikalau tenaga kerja mempunyai basis kognitif dan skill di bidang teknologi yang memadai melalui pembelajaran yang telah dirancang oleh ilmu ekonomi pendidikan. Karenanya, perencanaan tenaga kerja yang didukung dengan ilmu ekonomi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumberdaya insan menjadi pilihan sempurna yang harus dikembangkan.
Penutup
Ilmu ekonomi pendidikan berupaya untuk menawarkan motivasi kepada insan sebagai individu maupun anggota masyarakat supaya memakai sumberdaya pembangunan dalam rangka membuat aneka macam bentuk pembelajaran yang sanggup berbagi akseptor didik untuk menjadi biro pembangunan dan membawa perubahan sosial.
Sektor pendidikan sanggup saja diserahkan kepada pasar yang bergerak berdasarkan aturan seruan dan penawaran tetapi harus dibarengi dengan keselarasan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Berdasarkan teori seruan sanggup dinyatakan semakin banyaknya lulusan forum pendidikan di Indonesia akan menimbulkan semakin sedikitnya seruan lulusan forum pendidikan terhadap dunia kerja. Sehingga kalau tidak dibarengi dengan keselarasan antara forum pendidikan dan dunia perjuangan akan menimbulkan pengangguran.
Penguasaan dan penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan ialah tidak terelakkan bila Indonesia berkeinginan sejajar dengan negara-negara maju. Ini hanya mungkin terwujud jikalau tenaga kerja mempunyai basis kognitif dan skill di bidang teknologi yang memadai melalui pembelajaran yang telah dirancang oleh ilmu ekonomi pendidikan. Karenanya, perencanaan tenaga kerja yang didukung dengan ilmu ekonomi pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumberdaya insan menjadi pilihan sempurna yang harus dikembangkan.
Daftar Pustaka
Budhisantoso, 1992, Pendidikan Indonesia Berakar Pada Kebudayaan Nasional, Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia II, Medan: IKIP Medan.
Komaruddin Sastradipoera, 2001, Sejarah Pemikiran Ekonomi, Suatu Pengantar Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi. Bandung: Kappa Sigma.
_______________________, 2004, Sari Perkuliahan: Ekonomi dan Sumberdaya Pembangunan, Bandung; PPS UPI.
Prijono Tjipto Herianto, 1982, Masalah Ekonomi dalam Fakta dan Realita, Jakarta : Bina Aksara.
Soebagio Atmodiwirio, 2000, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta: Ardadizya Jaya.
Winardi, 1995, Pengantar Ilmu Ekonomi, Bandung; Tarsito.
0 Response to "Kontribusi Ilmu Ekonomi Pendidikan Dalam Membuatkan Penerima Asuh Untuk Menjadi Biro Pembangunan"
Posting Komentar